Yayasan Penyalur Memotong Gaji PRT atau Menahan KTP? Ini Larangannya dalam UU PPRT
UU 2/2026 melarang penyalur PRT memotong upah, memungut biaya, menahan KTP, dan menghalangi komunikasi PRT.
PKWT dan PKWTT, peraturan perusahaan, PHK dan pesangon, upah, BPJS, dan perselisihan hubungan industrial.
UU 2/2026 melarang penyalur PRT memotong upah, memungut biaya, menahan KTP, dan menghalangi komunikasi PRT.
UU 2/2026 memerintahkan lima PP dan satu permen, termasuk soal upah dan iuran, yang wajib terbit paling lambat 30 April 2027.
UU 2/2026 bertujuan mencegah kekerasan terhadap PRT. Ketahui bentuk perlakuan terlarang, siapa pengawasnya, dan cara melapor.
RT/RW menerima laporan PRT, salinan perjanjian, mengetahui iuran kesehatan, menjadi mediator, dan ikut mencegah kekerasan.
Abdi dalem, ngenger, dan kerabat yang membantu berdasarkan adat, keluarga, pendidikan, atau agama tidak termasuk PRT.
UU 2/2026 mewajibkan P3RT menyediakan PRT pengganti sesuai perjanjian bila PRT atau pemberi kerja tidak melanjutkan kerja.
Pelatihan vokasi PRT digelar lembaga pemerintah atau swasta. Biaya dari P3RT atau pemberi kerja tidak boleh dibebankan ke PRT.
UU 2/2026 menyebut tujuh alasan sah berakhirnya hubungan kerja PRT, dan PRT wajib memberi tahu satu bulan sebelum berhenti.
Perselisihan dengan PRT diselesaikan lewat musyawarah tujuh hari, lalu mediasi RT/RW atau mediator ketenagakerjaan.
UU 2/2026 membedakan PRT penuh waktu yang tinggal di rumah dan paruh waktu minimal dua jam sehari, serta 10 lingkup pekerjaan.
Iuran BPJS Kesehatan PRT ditanggung negara (PBI) atau pemberi kerja. Iuran JKK dan JKM ditanggung pemberi kerja.
Pemberi kerja PRT punya tujuh hak dan delapan kewajiban menurut UU 2/2026, termasuk melaporkan PRT kepada ketua RT/RW.