BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial
Panduan
Yayasan Penyalur Memotong Gaji PRT atau Menahan KTP? Ini Larangannya dalam UU PPRT

Banyak PRT mendapat pekerjaan melalui yayasan atau agen penyalur. Sebagian pengalaman berjalan baik. Namun, ada juga cerita tentang gaji bulan pertama yang dipotong, KTP yang ditahan agen, atau PRT yang tidak boleh menghubungi keluarganya.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) kini melarang praktik-praktik tersebut secara tegas (UU 2/2026, Pasal 20 huruf c dan Penjelasan, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31–32). Artikel ini ditulis dari sisi PRT dan keluarganya, agar Anda tahu apa yang dilarang dan ke mana harus mengadu.
Dasar hukum larangan bagi P3RT
Larangan bagi P3RT diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU PPRT, dan sanksinya dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) (UU 2/2026, Pasal 20 huruf c dan Penjelasan, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31–32). Pengawasan terhadap P3RT dilakukan oleh kementerian dan dinas ketenagakerjaan (Pasal 30).
Sebagian larangan ini sudah dikenal sebelumnya. Pasal 22 ayat (1) Permenaker 2/2015 melarang lembaga penyalur memungut imbalan jasa dari PRT, dan Pasal 24 melarang penyaluran PRT kepada badan usaha (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Pasal 22 dan Pasal 24). Pasal 12 huruf d Permenaker 18/2024 juga melarang P3RT memungut biaya penempatan dari pencari kerja (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18/2024, Pasal 12). UU PPRT memperluas larangan itu ke pemotongan upah, penahanan dokumen, dan pembatasan komunikasi.
Empat larangan utama
Pasal 28 ayat (1) UU PPRT melarang P3RT melakukan empat hal berikut (UU 2/2026, Pasal 20 huruf c dan Penjelasan, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31–32).
- Memotong upah dan/atau memungut biaya dalam bentuk dan dengan alasan apa pun kepada calon PRT dan PRT.
- Menahan dokumen pribadi asli dan/atau menghalangi akses komunikasi calon PRT dan PRT.
- Menempatkan PRT kepada badan usaha atau lembaga lain yang bukan pemberi kerja perseorangan.
- Memaksa calon PRT dan PRT untuk terus terikat perjanjian penempatan setelah waktunya berakhir.
Frasa "dalam bentuk dan dengan alasan apa pun" dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a penting untuk dicatat (UU 2/2026, Pasal 20 huruf c dan Penjelasan, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31–32). Pungutan yang diberi nama biaya pendaftaran, biaya seragam, atau biaya pelatihan tetap termasuk larangan ini.
Lalu dari mana P3RT mendapat imbalan?
P3RT berhak mendapat imbalan jasa dari pemberi kerja setelah PRT ditempatkan, sesuai Perjanjian Kerja Sama Penempatan (Pasal 20 huruf c) (UU 2/2026, Pasal 20 huruf c dan Penjelasan, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31–32). Penjelasan pasal ini menyebut imbalan jasa meliputi biaya administratif, penggantian biaya akomodasi, dan transportasi. Jadi, beban biaya penempatan ada pada pemberi kerja, bukan PRT.
Penelitian tentang bisnis penyaluran PRT di Indonesia menemukan banyak pelanggaran hak asasi PRT yang terjadi karena kelalaian lembaga penyalur dan hubungan kerja yang tidak berdasar kontrak (Falah dkk., 2022). Larangan dalam Pasal 28 menjawab pola masalah tersebut.
| Praktik | Aturan lama | UU 2/2026 |
|---|---|---|
| Memungut biaya dari PRT | Dilarang (Pasal 22 Permenaker 2/2015; Pasal 12 Permenaker 18/2024) | Dilarang dalam bentuk dan alasan apa pun |
| Memotong upah PRT | Tidak disebut tegas | Dilarang |
| Menahan dokumen asli | Tidak disebut tegas | Dilarang |
| Menghalangi komunikasi | Tidak disebut tegas | Dilarang |
| Menempatkan PRT pada badan usaha | Dilarang (Pasal 24 Permenaker 2/2015) | Dilarang |
Sanksi bagi P3RT yang melanggar
P3RT yang melanggar Pasal 28 ayat (1) atau kewajibannya dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif. Bentuknya teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin (Pasal 28 ayat (3)) (UU 2/2026, Pasal 20 huruf c dan Penjelasan, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31–32).
Langkah praktis bila Anda mengalami pelanggaran
- Catat setiap potongan atau pungutan, termasuk tanggal dan jumlahnya.
- Simpan bukti, seperti slip, pesan singkat, atau foto kuitansi.
- Minta dokumen pribadi asli Anda dikembalikan secara langsung.
- Ajukan permintaan musyawarah kepada P3RT secara tertulis.
- Bila musyawarah gagal dalam tujuh hari, adukan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk mediasi.
- Beri tahu ketua RT/RW tempat Anda bekerja agar ada saksi di lingkungan.
Daftar periksa
- KTP-el dan dokumen asli ada di tangan PRT
- Tidak ada potongan upah oleh P3RT
- Tidak ada pungutan dengan nama apa pun
- PRT bebas berkomunikasi dengan keluarga
- Perjanjian penempatan punya tanggal berakhir yang jelas
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah yayasan penyalur boleh meminta potongan gaji bulan pertama?
Tidak. Pasal 28 ayat (1) huruf a melarang P3RT memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk dan alasan apa pun kepada calon PRT dan PRT.
Bolehkah agen menyimpan KTP asli PRT?
Tidak. Pasal 28 ayat (1) huruf b melarang P3RT menahan dokumen pribadi asli.
Ke mana mengadukan P3RT yang melanggar?
Mulai dengan musyawarah. Bila gagal, mediasi dilakukan oleh mediator pada instansi ketenagakerjaan (Pasal 32 ayat (2)), yang juga berwenang membina dan mengawasi P3RT (Pasal 30).
Siapa yang membayar jasa penyalur?
Pemberi kerja, sesuai Perjanjian Kerja Sama Penempatan (Pasal 20 huruf c).
Penutup
UU PPRT menutup celah praktik yang selama ini merugikan PRT, mulai dari potongan upah sampai penahanan KTP. Imbalan jasa penyalur menjadi tanggungan pemberi kerja, bukan PRT. Dengan mengetahui larangan ini, PRT dan keluarganya punya dasar yang kuat untuk menolak praktik yang tidak sah.
Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015; Permenaker 18 Tahun 2024 · Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 20 huruf c dan Penjelasan, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31–32. https://peraturan.bpk.go.id/Details/352436/uu-no-2-tahun-2026
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Dirujuk: Pasal 12. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2622/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor…
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 22 dan Pasal 24. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/589/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-…
Jurnal ilmiah
- Falah, D. M., Dahayu, A. F. M., & Safira, S. D. (2022). Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35786
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



