Sabtu, 21 November 2026Portal Berita Hukum, Investasi, Konstruksi, Ketenagakerjaan & Digital ALLMARKirim TulisanMasuk
Konsultasi Sekarang

BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial

Panduan

Pelatihan Vokasi PRT Menurut UU PPRT: Penyelenggara dan Siapa yang Menanggung Biaya

Ilustrasi sampul artikel: Pelatihan Vokasi PRT Menurut UU PPRT: Penyelenggara dan Siapa yang Menanggung Biaya
Ilustrasi sampul artikel: Pelatihan Vokasi PRT Menurut UU PPRT: Penyelenggara dan Siapa yang Menanggung BiayaSumber gambar: Dokumentasi ALLMAR

Banyak keluarga ingin PRT yang terampil merawat bayi, memasak menu sehat, atau mendampingi orang tua lanjut usia. Di sisi lain, banyak calon PRT datang dari desa tanpa pernah mendapat pelatihan. Kesenjangan ini sering menjadi sumber kekecewaan kedua pihak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) memasukkan pelatihan vokasi sebagai bagian dari pelindungan PRT (UU 2/2026, Pasal 1 angka 13, Pasal 3 huruf d, Pasal 21 huruf d, Pasal 23–25). Artikel ini menjelaskan siapa penyelenggaranya dan siapa yang menanggung biayanya.

Dasar hukum pelatihan vokasi PRT

Pasal 1 angka 13 UU PPRT mendefinisikan pelatihan vokasi sebagai kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja sesuai kebutuhan pekerjaan kerumahtanggaan (UU 2/2026, Pasal 1 angka 13, Pasal 3 huruf d, Pasal 21 huruf d, Pasal 23–25). Ketentuan pokoknya ada di Bab VI, Pasal 23 sampai Pasal 25. Salah satu tujuan UU ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian PRT (Pasal 3 huruf d).

Permenaker 2/2015 menyebut pemberdayaan PRT dalam konsiderans Menimbang, tetapi tidak memuat bab tentang pelatihan (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Menimbang huruf a dan Pasal 23). Kewajiban lembaga penyalur saat itu terbatas pada memastikan calon PRT sehat dan dapat bekerja dengan baik (Pasal 23 huruf b).

Siapa penyelenggara pelatihan vokasi

Pelatihan vokasi diselenggarakan di lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta (Pasal 23 ayat (2)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 13, Pasal 3 huruf d, Pasal 21 huruf d, Pasal 23–25). Pelatihan oleh pemerintah ditetapkan sebagai kebijakan dan program kerja tahunan di kementerian atau perangkat daerah bidang ketenagakerjaan, atau kementerian dan perangkat daerah lain (Pasal 23 ayat (3)).

Pasal 23 ayat (4) menyebut tiga tujuan pelatihan. Skilling adalah pembekalan kompetensi kerja. Reskilling adalah alih kompetensi kerja. Upskilling adalah peningkatan kompetensi kerja (UU 2/2026, Pasal 1 angka 13, Pasal 3 huruf d, Pasal 21 huruf d, Pasal 23–25). Semuanya dalam lingkup pekerjaan kerumahtanggaan, seperti memasak, menjaga anak, atau merawat lansia.

Siapa yang menanggung biaya

Pembiayaan pelatihan di lembaga milik pemerintah bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah (Pasal 24 ayat (1)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 13, Pasal 3 huruf d, Pasal 21 huruf d, Pasal 23–25). P3RT dapat mengirim dan/atau membiayai calon PRT dan PRT untuk mengikuti pelatihan (Pasal 23 ayat (5)). Pemberi kerja juga dapat membiayai PRT yang belum memiliki keterampilan (Pasal 23 ayat (6)).

Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa biaya pelatihan yang dikirim atau dibiayai P3RT dan pemberi kerja tidak dibebankan kepada calon PRT dan PRT (UU 2/2026, Pasal 1 angka 13, Pasal 3 huruf d, Pasal 21 huruf d, Pasal 23–25). Artinya, biaya itu tidak boleh dipotong dari upah atau ditagihkan kemudian. Ketentuan ini sejalan dengan larangan P3RT memungut biaya dari calon PRT dan PRT dalam Pasal 28.

Orientasi prapenempatan berbeda dengan pelatihan

Selain pelatihan vokasi, P3RT wajib menyelenggarakan orientasi prapenempatan (Pasal 21 huruf d) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 13, Pasal 3 huruf d, Pasal 21 huruf d, Pasal 23–25). Penjelasannya menyebut materi orientasi antara lain pengetahuan tentang hubungan kerja, dasar keselamatan dan kesehatan kerja, budaya kerja, norma sosial, kesiapan mental, serta pengetahuan tentang hak asasi manusia dan pencegahan kekerasan seksual. Orientasi adalah pembekalan singkat, sedangkan pelatihan vokasi membangun kompetensi kerja.

Kajian akademik menilai pengakuan PRT sebagai pekerja layak berkaitan erat dengan peningkatan kapasitasnya (Izzati dan Risfa, 2024). Kajian pasca-UU juga mencatat bahwa pelaksanaan program semacam ini akan bergantung pada peraturan pelaksana dan kesiapan daerah (Asron dkk., 2026).

Pelatihan dikirim atau dibiayai olehSumber biayaBoleh dibebankan kepada PRT?
Pemerintah Pusat atau DaerahAPBN, APBD, atau sumber lain yang sahTidak disebut sebagai beban PRT
P3RTP3RTTidak (Pasal 24 ayat (2))
Pemberi kerjaPemberi kerjaTidak (Pasal 24 ayat (2))

Langkah praktis mengikutkan PRT dalam pelatihan

  1. Tentukan keterampilan yang dibutuhkan, misalnya perawatan bayi atau lansia.
  2. Cari lembaga pelatihan kerja pemerintah di dinas ketenagakerjaan setempat.
  3. Bila memakai lembaga swasta, pastikan materinya sesuai lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.
  4. Sepakati jadwal pelatihan agar tidak mengurangi waktu istirahat PRT.
  5. Tanggung biaya pelatihan tanpa memotong upah PRT.
  6. Catat pelatihan yang sudah diikuti PRT sebagai bagian dari perjanjian kerja.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PRT wajib ikut pelatihan sebelum bekerja?

UU PPRT tidak mewajibkan pelatihan vokasi sebelum bekerja. Yang wajib adalah orientasi prapenempatan oleh P3RT bagi PRT yang direkrut melaluinya.

Bolehkah biaya pelatihan dipotong dari upah PRT?

Tidak, bila pelatihan dikirim atau dibiayai P3RT atau pemberi kerja (Pasal 24 ayat (2)).

Siapa yang mengatur rincian pelatihan vokasi PRT?

Pasal 25 menyerahkannya pada peraturan pemerintah.

Apakah lembaga pelatihan swasta boleh melatih PRT?

Boleh. Pasal 23 ayat (2) huruf c menyebut lembaga pelatihan kerja milik swasta.

Penutup

UU PPRT menjadikan pelatihan vokasi bagian dari pelindungan PRT, bukan sekadar pilihan. Penyelenggaranya bisa pemerintah atau swasta, dan biaya yang ditanggung P3RT atau pemberi kerja tidak boleh dibebankan kepada PRT. PRT yang terlatih membantu keluarga mendapat layanan yang lebih aman, sekaligus meningkatkan martabat pekerjaannya.

Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015 · Diperbarui 15 November 2026

Sumber gambar

  1. Dokumentasi ALLMAR

Daftar Pustaka

Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.

Peraturan perundang-undangan

Jurnal ilmiah

Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email

Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.

Langganan nawala

Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.

Ajukan koreksi atau hak jawab

Semua kiriman diperiksa redaksi sebelum tampil. Tanpa kata kasar, SARA, iklan, atau data pribadi orang lain. Paling banyak 1 tautan.

Artikel terkait