BerandaHukum & PerizinanPerizinan Berusaha & PB UMKU
Analisis
PP 28 Tahun 2025: Apa yang Berubah dari PP 5/2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko

Sejak pertengahan 2025, dasar hukum perizinan usaha di Indonesia berganti. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan PP 5/2021 yang selama empat tahun menjadi pegangan pelaku usaha. Jika Anda sedang mengurus izin baru, memperluas usaha, atau memeriksa kepatuhan, perubahan ini perlu Anda pahami.
Artikel ini membandingkan kedua aturan tersebut dari sisi yang paling sering ditanyakan, yaitu cakupan sektor, kepastian waktu layanan, masa berlaku izin, dan nasib permohonan yang sedang berjalan.
Dasar hukum dan tanggal berlaku
PP 28/2025 ditetapkan dan diundangkan pada 5 Juni 2025, serta dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 98. Pasal 550 huruf b mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP 5/2021. Pasal 552 menyatakan PP ini berlaku sejak tanggal diundangkan (PP 28/2025, Pasal 550 huruf b dan Pasal 552).
PP ini melaksanakan amanat Pasal 12 Perpu 2/2022 yang telah ditetapkan dengan UU 6/2023. Pasal 7 sampai Pasal 10 Perpu itu menjadi kerangka dasarnya: tingkat risiko dinilai dari bahaya dan potensi terjadinya bahaya, lalu menentukan jenis perizinan yang wajib dimiliki (UU 6/2023, Lampiran, Pasal 7 sampai Pasal 12 Perpu 2/2022).
Cakupan sektor bertambah tujuh
Pasal 5 ayat (1) PP 28/2025 tetap mengatur lima belas sektor yang sudah dikenal pelaku usaha, antara lain kelautan dan perikanan, pertanian, energi, perindustrian, perdagangan, transportasi, kesehatan, dan pariwisata. Pasal 5 ayat (2) lalu menambah tujuh sektor yang sebelumnya belum masuk kerangka perizinan berbasis risiko (PP 28/2025, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)).
- ekonomi kreatif;
- informasi geospasial;
- ketenagakerjaan;
- perkoperasian;
- penanaman modal;
- penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
- lingkungan hidup.
Bagi investor, masuknya sektor penanaman modal dan lingkungan hidup berarti lebih banyak tahapan yang kini diproses dan dipantau melalui satu sistem (PP 28/2025, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)).
Kepastian waktu layanan menjadi fokus
Penjelasan Umum PP 28/2025 menyebut dua perubahan besar. Pertama, seluruh proses yang melibatkan pelaku usaha dipusatkan di Sistem OSS sebagai pintu depan. Sistem OSS meneruskan data ke sistem kementerian atau lembaga, tetapi hasil akhirnya tetap terbit di OSS (PP 28/2025, Penjelasan Umum).
Kedua, PP ini mempertegas jaminan kualitas layanan atau service level agreement. Setiap tahap, terutama persyaratan dasar seperti kesesuaian ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, diberi jangka waktu yang jelas. Pada beberapa layanan, PP ini memberlakukan pengaturan fiktif positif. Artinya, bila batas waktu terlewati, permohonan diproses lebih lanjut atau dianggap disetujui sesuai ketentuannya (PP 28/2025, Penjelasan Umum).
Penelitian tentang OSS mencatat bahwa pendekatan berbasis risiko dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan layanan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kesiapan sistem dan koordinasi antarinstansi (Bakhrur dkk., 2024). Kajian lain menyoroti masalah pengawasan di daerah atas izin yang terbit melalui OSS (Andika dkk., 2025). Penegasan batas waktu dalam PP 28/2025 dapat dibaca sebagai respons atas persoalan tersebut.
Masa berlaku izin dan pengecualiannya
Pasal 5 ayat (10) PP 28/2025 menegaskan bahwa Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Pengecualian berlaku antara lain untuk izin yang terkait perjanjian internasional, pemanfaatan sumber daya alam, dan perdagangan bahan berbahaya (PP 28/2025, Pasal 5 ayat (10)). Ketentuan ini mengurangi kebutuhan perpanjangan rutin bagi sebagian besar usaha.
Masa peralihan
PP 28/2025 tidak memutus proses yang sudah berjalan (PP 28/2025, Pasal 547, Pasal 549, dan Pasal 551).
- Permohonan yang masih diproses sampai Sistem OSS selesai disesuaikan tetap diproses berdasarkan PP 5/2021.
- Izin yang sudah terbit, terverifikasi, atau disetujui tetap dihormati. Ketentuan baru hanya berlaku bagi izin tersebut bila lebih menguntungkan pelaku usaha.
- Nama izin yang berbeda dari aturan lama dibaca sesuai nomenklatur PP 28/2025.
- Peraturan pelaksana dan penyesuaian Sistem OSS wajib selesai paling lama empat bulan sejak PP diundangkan.
Langkah praktis setelah PP 28/2025
- Masuk ke akun OSS Anda dan perbarui data hak akses bila diminta sistem.
- Periksa apakah bidang usaha Anda termasuk sektor baru yang kini diatur PP 28/2025.
- Cocokkan nama izin lama Anda dengan nomenklatur baru di OSS.
- Catat batas waktu layanan untuk setiap tahap permohonan yang sedang berjalan.
- Simpan bukti waktu pengajuan dan notifikasi OSS sebagai bukti bila batas waktu terlewati.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan PP 28/2025 mulai berlaku?
PP 28/2025 berlaku sejak diundangkan pada 5 Juni 2025. Penyesuaian Sistem OSS diberi waktu paling lama empat bulan.
Apakah izin yang terbit berdasarkan PP 5/2021 harus diurus ulang?
Tidak. Izin yang sudah terbit dan masih berlaku tetap diakui. Anda cukup memastikan datanya sesuai di Sistem OSS.
Apa beda tingkat risiko dalam PP 28/2025?
Tingkatannya tetap empat: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Yang diperkuat adalah kepastian waktu dan pemusatan proses di OSS.
Apakah daerah masih boleh meminta syarat tambahan?
PP 28/2025 menjadi acuan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Syarat yang tidak diatur dalam PP ini dan peraturan pelaksananya patut Anda tanyakan dasar hukumnya.
Penutup
PP 28/2025 tidak mengubah prinsip dasar perizinan berbasis risiko. Perubahannya terletak pada cakupan sektor yang lebih luas, proses yang terpusat di OSS, dan batas waktu layanan yang lebih tegas. Dengan memahami ketentuan peralihan, Anda dapat menilai izin mana yang cukup dimutakhirkan dan permohonan mana yang perlu diajukan dengan aturan baru.
Sumber resmi: PP 28/2025 (JDIH BPK) dan UU 6/2023 · Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dirujuk: Lampiran, Pasal 7 sampai Pasal 12 Perpu 2/2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dirujuk: Pasal 547, Pasal 549, dan Pasal 551. https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025
Jurnal ilmiah
- Andika, P. I. P., Ketut, S. I., & Adrie, S. (2025). EKSISTENSI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. Jurnal Aktual Justice, 10(Jurnal Aktual Justic), 13-29. https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1521
- Bakhrur, R., Tobirin, Ali, R., & Denok, K. (2024). PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). Journal of Social and Economics Research, 6(Journal of Social an), 1562-1580. https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



