Sabtu, 21 November 2026Portal Berita Hukum, Investasi, Konstruksi, Ketenagakerjaan & Digital ALLMARKirim TulisanMasuk
Konsultasi Sekarang

BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial

Panduan

Cara Melaporkan Kekerasan terhadap PRT dan Peran Pengawasan Pemerintah

Ilustrasi sampul artikel: Cara Melaporkan Kekerasan terhadap PRT dan Peran Pengawasan Pemerintah
Ilustrasi sampul artikel: Cara Melaporkan Kekerasan terhadap PRT dan Peran Pengawasan PemerintahSumber gambar: Dokumentasi ALLMAR

Berita tentang PRT yang mengalami kekerasan masih muncul dari waktu ke waktu. Sering kali tetangga sudah lama curiga, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. PRT sendiri bisa takut melapor karena tinggal di rumah pelaku dan tidak punya tempat lain.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadikan pencegahan kekerasan sebagai salah satu tujuannya (UU 2/2026, Pasal 3 huruf b dan Penjelasan, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf m, Pasal 30, Pasal 34, Penjelasan Umum). Artikel ini menjelaskan bentuk perlakuan yang dilarang, siapa yang mengawasi, dan langkah yang dapat Anda tempuh bila mengetahui atau mengalami kekerasan.

Dasar hukum pelindungan dari kekerasan

Pasal 3 huruf b UU PPRT menyatakan pelindungan PRT bertujuan mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap PRT (UU 2/2026, Pasal 3 huruf b dan Penjelasan, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf m, Pasal 30, Pasal 34, Penjelasan Umum). Pasal 15 ayat (1) huruf m memberi PRT hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pengawasan diatur dalam Pasal 30, sedangkan partisipasi masyarakat dalam Pasal 34.

Penjelasan Umum UU PPRT mengakui masih banyak masalah yang dihadapi PRT, mulai dari upah yang tidak dibayar dan jam kerja di luar batas, hingga pelecehan atau kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga (UU 2/2026, Pasal 3 huruf b dan Penjelasan, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf m, Pasal 30, Pasal 34, Penjelasan Umum). Aturan lama hanya menyebut penguatan jejaring pengawasan sampai tingkat RT untuk mencegah kekerasan (Pasal 26 ayat (2) huruf d Permenaker 2/2015) (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Pasal 26 ayat (2) huruf d).

Bentuk perlakuan yang dilarang

Penjelasan Pasal 3 huruf b memberi arti tiga istilah penting (UU 2/2026, Pasal 3 huruf b dan Penjelasan, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf m, Pasal 30, Pasal 34, Penjelasan Umum). Diskriminasi adalah pembatasan atau pengucilan berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, golongan, status sosial atau ekonomi, yang mengurangi hak asasi PRT. Eksploitasi adalah tindakan memanfaatkan PRT secara berlebihan dan sewenang-wenang. Pelecehan adalah tindakan yang tidak diinginkan, termasuk permintaan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik, atau isyarat yang membuat PRT tersinggung atau terintimidasi.

Bila terjadi tindak pidana antara PRT dan pemberi kerja, hubungan kerja dapat berakhir (Pasal 14 huruf c) (UU 2/2026, Pasal 3 huruf b dan Penjelasan, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf m, Pasal 30, Pasal 34, Penjelasan Umum). UU PPRT sendiri tidak memuat ketentuan pidana, sehingga proses pidananya mengikuti undang-undang lain.

Kaitan dengan aturan pidana lain

Kajian akademik mencatat bahwa PRT yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Daud dan Larasati, 2020). Kajian lain menilai kedudukan PRT dalam undang-undang ketenagakerjaan lama sangat lemah, sehingga perlindungan dari kekerasan sulit ditegakkan (Arafat dan Yasser, 2022). Kehadiran UU PPRT memperjelas bahwa PRT adalah pekerja yang berhak atas pelindungan.

Siapa yang mengawasi

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh kementerian bidang ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota (Pasal 30 ayat (2)) (UU 2/2026, Pasal 3 huruf b dan Penjelasan, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf m, Pasal 30, Pasal 34, Penjelasan Umum). Pengawasan dapat dilakukan bersama instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, desa atau kelurahan, dan RT/RW (Pasal 30 ayat (3) dan Penjelasan).

Cakupannya meliputi pendataan PRT, pemberi kerja, dan P3RT dalam satu sistem data elektronik, pelibatan aparatur pemerintah, sosialisasi, penertiban P3RT, dan pemberdayaan RT/RW untuk mencegah kekerasan (Pasal 30 ayat (4)) (UU 2/2026, Pasal 3 huruf b dan Penjelasan, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf m, Pasal 30, Pasal 34, Penjelasan Umum).

Peran masyarakat

Pasal 34 membuka ruang partisipasi masyarakat oleh perseorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan komunitas pekerja (UU 2/2026, Pasal 3 huruf b dan Penjelasan, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf m, Pasal 30, Pasal 34, Penjelasan Umum). Bentuknya antara lain edukasi, pelindungan PRT dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, pendampingan PRT, serta peningkatan keterampilan dan kesejahteraan PRT.

Langkah praktis bila Anda mengetahui atau mengalami kekerasan

  1. Utamakan keselamatan. Bila ada bahaya langsung, segera hubungi kepolisian atau layanan darurat.
  2. Catat kejadian: tanggal, waktu, tempat, dan apa yang terjadi.
  3. Simpan bukti, seperti foto luka, pesan, atau keterangan saksi.
  4. Beri tahu ketua RT/RW agar ada pihak di lingkungan yang mengetahui.
  5. Laporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian.
  6. Laporkan masalah hak dan kondisi kerja kepada dinas ketenagakerjaan setempat.
  7. Hubungi komunitas atau lembaga pendamping PRT untuk dukungan.

Daftar periksa

  • Korban dalam keadaan aman
  • Kejadian sudah dicatat
  • Bukti sudah disimpan
  • RT/RW sudah diberi tahu
  • Laporan ke kepolisian atau dinas ketenagakerjaan sudah dibuat

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kekerasan terhadap PRT bisa diselesaikan lewat mediasi RT?

Mediasi dalam UU PPRT ditujukan untuk perselisihan hak dan kewajiban. Dugaan tindak pidana sebaiknya dilaporkan kepada kepolisian.

Apakah UU PPRT memuat sanksi pidana?

Tidak. Sanksi dalam UU PPRT adalah sanksi administratif bagi P3RT. Tindak pidana diproses dengan undang-undang pidana yang berlaku.

Siapa yang mengawasi pelindungan PRT?

Kementerian bidang ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota, bersama instansi terkait termasuk RT/RW (Pasal 30).

Bolehkah tetangga membantu PRT yang mengalami kekerasan?

Boleh. Pasal 34 membuka partisipasi masyarakat, termasuk perseorangan, dalam pelindungan dan pendampingan PRT.

Penutup

UU PPRT menegaskan bahwa PRT berhak bekerja tanpa diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Pengawasan dijalankan pemerintah bersama RT/RW, dan masyarakat diberi ruang untuk mendampingi. Bila kekerasan terjadi, keselamatan korban dan laporan kepada pihak berwenang adalah langkah pertama.

Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015 · Diperbarui 15 November 2026

Sumber gambar

  1. Dokumentasi ALLMAR

Daftar Pustaka

Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.

Peraturan perundang-undangan

Jurnal ilmiah

Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email

Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.

Langganan nawala

Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.

Ajukan koreksi atau hak jawab

Semua kiriman diperiksa redaksi sebelum tampil. Tanpa kata kasar, SARA, iklan, atau data pribadi orang lain. Paling banyak 1 tautan.

Artikel terkait