BerandaHukum & PerizinanProperti & Pertanahan
Analisis
Tanah dan Kawasan Telantar Bisa Diambil Negara: Aturan PP 48 Tahun 2025 bagi Pemegang Hak dan Izin

Memiliki sertifikat tanah atau izin konsesi tidak berarti tanah boleh dibiarkan begitu saja. Hukum pertanahan Indonesia menuntut tanah dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bila sengaja ditelantarkan, hak atau izinnya dapat dicabut dan tanahnya kembali kepada negara.
Ketentuan ini makin relevan sejak pemerintah menerbitkan PP 48/2025. Bagi investor yang memegang hak guna usaha, hak guna bangunan, izin tambang, atau izin kawasan, aturan ini menyangkut langsung kepastian aset mereka.
Dasar hukum
Pasal 180 Perpu 2/2022 yang ditetapkan dengan UU 6/2023 menyatakan bahwa hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak diberikan, dicabut dan dikembalikan kepada negara. Pemerintah pusat dapat menetapkannya sebagai aset bank tanah. Rinciannya diserahkan kepada peraturan pemerintah (UU 6/2023, Lampiran, Pasal 180 Perpu 2/2022).
Peraturan pemerintah yang kini berlaku adalah PP 48/2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, yang ditetapkan pada November 2025 (PP 48/2025, Ketentuan tentang objek penertiban, tahapan peringatan, penetapan, dan ketentuan penutup). PP ini mencabut PP 20/2021 yang mengatur hal yang sama (PP 20/2021, Status: dicabut oleh PP 48 Tahun 2025).
Dua objek penertiban: kawasan dan tanah
PP 48/2025 membedakan dua objek penertiban (PP 48/2025, Ketentuan tentang objek penertiban, tahapan peringatan, penetapan, dan ketentuan penutup).
- Kawasan telantar, yaitu kawasan yang izin, konsesi, atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, misalnya kawasan pertambangan, perkebunan, industri, pariwisata, atau perumahan.
- Tanah telantar, yaitu tanah dengan hak atas tanah atau hak pengelolaan yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipelihara.
Objek tanah telantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan. Penetapan sebagai tanah telantar baru dapat dilakukan setelah lewat dua tahun sejak hak diberikan (PP 48/2025, Ketentuan tentang objek penertiban, tahapan peringatan, penetapan, dan ketentuan penutup). Kajian atas sengketa waris menunjukkan bahwa tanah hak milik pun dapat terbengkalai bila para ahli waris tidak segera menyelesaikan pembagiannya (Christy dkk., 2026).
Tahapan penertiban
Penertiban tidak dilakukan seketika. Secara garis besar, prosesnya melalui tahap berikut (PP 48/2025, Ketentuan tentang objek penertiban, tahapan peringatan, penetapan, dan ketentuan penutup).
- inventarisasi tanah atau kawasan yang terindikasi telantar;
- evaluasi atas pemanfaatan tanah atau kawasan;
- peringatan tertulis secara bertahap kepada pemegang hak atau izin;
- penetapan sebagai tanah telantar atau kawasan telantar bila peringatan tidak diindahkan; dan
- pendayagunaan tanah yang telah ditetapkan.
Setelah penetapan, hak atas tanah atau izinnya hapus dan tanah dikuasai negara. Tanah tersebut dapat didayagunakan, antara lain untuk reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah, dan cadangan negara lainnya (PP 48/2025, Ketentuan tentang objek penertiban, tahapan peringatan, penetapan, dan ketentuan penutup). Inventarisasi yang sudah dilakukan sebelum PP 48/2025 berlaku tetap ditindaklanjuti dengan aturan baru (PP 48/2025, Ketentuan tentang objek penertiban, tahapan peringatan, penetapan, dan ketentuan penutup).
Kaitan dengan aturan lain
Secara vertikal, penertiban tanah telantar berakar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kajian tentang penelantaran tanah hak milik menelusuri hubungan antara ketentuan konstitusi itu, UU Pokok Agraria, dan peraturan penertiban tanah telantar (Christy dkk., 2026).
Secara horizontal, penertiban bersinggungan dengan hukum perdata dan sengketa kepemilikan. Kajian atas pencabutan sertifikat tanah telantar menunjukkan bahwa langkah ini kerap memicu sengketa kepemilikan di masyarakat (Yudha dan Thana, 2026). Kajian lain menggarisbawahi peran Badan Pertanahan Nasional dalam penertiban dan pendayagunaan (Rastra dkk., 2023). Karena itu, pemegang hak yang tanahnya sedang bersengketa perlu memperhatikan risiko penelantaran sejak dini.
Langkah praktis bagi pemegang hak dan izin
- Petakan seluruh tanah, hak, dan izin yang Anda pegang beserta tanggal terbitnya.
- Pastikan setiap bidang dimanfaatkan sesuai peruntukan dalam hak atau izin.
- Susun rencana pemanfaatan tertulis untuk lahan yang belum dikembangkan.
- Penuhi kewajiban pelaporan pemanfaatan tanah dan kegiatan usaha.
- Tanggapi setiap surat evaluasi atau peringatan dengan bukti pemanfaatan.
- Selesaikan sengketa kepemilikan secepatnya agar tanah tidak terbengkalai.
- Daftar hak dan izin lengkap dengan tanggal terbit.
- Bukti pemanfaatan lahan tersimpan rapi.
- Rencana pengembangan lahan kosong tersedia.
- Surat dari kantor pertanahan dijawab tepat waktu.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama tanah tidak diusahakan sebelum dapat ditertibkan?
Pasal 180 Perpu 2/2022 menyebut jangka waktu paling lama dua tahun sejak hak, izin, atau konsesi diberikan.
Apakah tanah hak milik bisa ditetapkan telantar?
Bisa. Hak milik termasuk objek penertiban tanah telantar menurut PP 48/2025, di samping hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan.
Apa yang terjadi setelah tanah ditetapkan telantar?
Hak atau izinnya hapus, tanah dikuasai negara, dan dapat didayagunakan untuk reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah, atau cadangan negara.
Apakah PP 20/2021 masih berlaku?
Tidak. PP 20/2021 telah dicabut dan digantikan oleh PP 48/2025.
Penutup
PP 48/2025 menegaskan bahwa hak atas tanah dan izin kawasan disertai kewajiban untuk memanfaatkannya. Penertiban berlangsung bertahap, mulai dari evaluasi dan peringatan sampai penetapan. Pemegang hak yang menjaga bukti pemanfaatan, merespons peringatan, dan menyelesaikan sengketa sejak dini akan lebih terlindungi dari risiko kehilangan aset.
Sumber resmi: UU 6/2023, PP 48/2025, dan PP 20/2021 (JDIH BPK) · Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dirujuk: Lampiran, Pasal 180 Perpu 2/2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Dirujuk: Ketentuan tentang objek penertiban, tahapan peringatan, penetapan, dan ketentuan penutup. https://peraturan.bpk.go.id/Details/343426/pp-no-48-tahun-2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Dirujuk: Status: dicabut oleh PP 48 Tahun 2025. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161850/pp-no-20-tahun-2021
Jurnal ilmiah
- Christy, O. N., Natalie, T. V., Raphael, S. A. E., & Dwi, S. Y. M. (2026). Penelantaran Tanah Hak Milik Akibat Sengketa Waris Berdasarkan Peraturan Pemerintah Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. JURNAL MINUTA, 8(JURNAL MINUTA), 10-27. https://doi.org/10.24123/minuta.v8i01.8484
- Rastra, A. I., Fendi, S., & Moh., A. (2023). KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH-TANAH TERLANTAR. HUKMY : Jurnal Hukum, 3(HUKMY : Jurnal Hukum), 308-329. https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.308-329
- Yudha, & Thana (2026). Legalitas Pencabutan Sertifikat Hak Atas Tanah Terlantar Oleh Pemerintah dan Penyebab Timbulnya Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS), 5(Indonesian Journal o), 1495-1500. https://doi.org/10.59066/ijoms.v5i2.2707
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



