BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial
Panduan
Berakhirnya Hubungan Kerja PRT: Tujuh Alasan Sah dan Pemberitahuan Satu Bulan

Hubungan kerja dengan PRT bisa berakhir karena banyak hal. Ada PRT yang pulang kampung untuk menikah, ada keluarga yang pindah ke kota lain, dan ada pula yang berpisah karena tidak cocok. Cara mengakhirinya sering menentukan apakah perpisahan berjalan baik atau menjadi perselisihan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) kini mengatur alasan sah berakhirnya hubungan kerja (UU 2/2026, Pasal 14, 15 ayat (1) huruf l, 17 huruf e, 18 huruf e–g, 21 huruf e–f). Artikel ini menjelaskan alasan tersebut serta kewajiban yang menyertainya.
Dasar hukum berakhirnya hubungan kerja PRT
Alasan berakhirnya hubungan kerja diatur dalam Pasal 14 UU PPRT (UU 2/2026, Pasal 14, 15 ayat (1) huruf l, 17 huruf e, 18 huruf e–g, 21 huruf e–f). Ketentuan pendukungnya tersebar di Pasal 15 ayat (1) huruf l tentang hak PRT, Pasal 17 huruf e tentang kewajiban PRT, Pasal 18 huruf e dan f tentang hak pemberi kerja, serta Pasal 21 huruf e dan f tentang kewajiban P3RT.
Aturan lama jauh lebih singkat. Pasal 6 ayat (2) Permenaker 2/2015 menyatakan perjanjian kerja berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan. Pasal 8 huruf d hanya meminta PRT memberi tahu pengguna dalam waktu yang cukup bila akan berhenti (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 huruf d).
Tujuh alasan sah berakhirnya hubungan kerja
Pasal 14 UU PPRT menyebut hubungan kerja dapat berakhir karena hal berikut (UU 2/2026, Pasal 14, 15 ayat (1) huruf l, 17 huruf e, 18 huruf e–g, 21 huruf e–f).
- Kehendak kedua belah pihak.
- Salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan atau perjanjian kerja.
- PRT atau pemberi kerja melakukan tindak pidana terhadap satu sama lain.
- PRT mangkir kerja selama tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- PRT atau pemberi kerja meninggal dunia.
- Jangka waktu kesepakatan atau perjanjian kerja berakhir.
- Pemberi kerja pindah tempat dan PRT tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.
Pemberitahuan satu bulan
PRT wajib memberi tahu pemberi kerja tentang pengunduran dirinya paling lambat satu bulan sebelum berhenti (Pasal 17 huruf e). Sebaliknya, pemberi kerja berhak menerima pemberitahuan itu (Pasal 18 huruf e) (UU 2/2026, Pasal 14, 15 ayat (1) huruf l, 17 huruf e, 18 huruf e–g, 21 huruf e–f). Batas satu bulan memberi waktu bagi keluarga untuk mencari pengganti.
Kedua pihak juga berhak mengakhiri hubungan kerja bila pihak lain tidak melaksanakan kesepakatan (Pasal 15 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 huruf f) (UU 2/2026, Pasal 14, 15 ayat (1) huruf l, 17 huruf e, 18 huruf e–g, 21 huruf e–f). Contohnya, PRT boleh berhenti bila upahnya tidak dibayar sesuai kesepakatan. Kajian sebelum UU ini mencatat bahwa hak PRT belum diatur cukup untuk menjamin kehidupan yang layak (Yafi dan Abdul, 2021).
Mangkir tujuh hari dan alasan berhalangan
Mangkir berarti tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. UU PPRT menetapkan ambang tujuh hari berturut-turut (Pasal 14 huruf d) (UU 2/2026, Pasal 14, 15 ayat (1) huruf l, 17 huruf e, 18 huruf e–g, 21 huruf e–f). Ketidakhadiran karena alasan sah berbeda dengan mangkir. Penjelasan Pasal 17 huruf c menyebut berhalangan antara lain karena melahirkan, sakit, atau duka keluarga.
Sebelum menganggap PRT mangkir, cobalah menghubungi PRT atau keluarganya. Simpan catatan upaya tersebut. Bila hubungan kerja berakhir dengan perselisihan, catatan ini membantu proses musyawarah dan mediasi.
PRT pengganti bila direkrut melalui P3RT
Bila PRT direkrut melalui P3RT, pemberi kerja berhak atas jaminan penggantian sesuai Perjanjian Kerja Sama Penempatan (Pasal 18 huruf g). P3RT wajib menyediakan PRT pengganti bila PRT atau pemberi kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (Pasal 21 huruf e dan f) (UU 2/2026, Pasal 14, 15 ayat (1) huruf l, 17 huruf e, 18 huruf e–g, 21 huruf e–f). Penelitian sebelumnya menilai berbagai kasus PRT menunjukkan perlunya aturan yang lebih kuat dari peraturan menteri (Pranoto dan Ista, 2022).
| Hal | Permenaker 2/2015 | UU 2/2026 |
|---|---|---|
| Jangka waktu perjanjian | Dua tahun, dapat diperpanjang | Sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja |
| Pemberitahuan berhenti | Dalam waktu yang cukup | Paling lambat satu bulan |
| Alasan berakhir | Sesuai kesepakatan | Tujuh alasan dalam Pasal 14 |
| Mangkir | Tidak diatur | Tujuh hari berturut-turut tanpa alasan jelas |
Langkah praktis saat hubungan kerja PRT berakhir
- Pastikan alasan berakhirnya hubungan kerja termasuk salah satu dari tujuh alasan dalam Pasal 14.
- Bila PRT mengundurkan diri, minta pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya.
- Lunasi upah dan hak lain yang sudah jatuh tempo sesuai kesepakatan.
- Kembalikan semua dokumen pribadi PRT.
- Bila PRT dari P3RT, hubungi P3RT untuk penggantian sesuai perjanjian.
- Bila ada perbedaan pendapat, mulai dengan musyawarah sebelum meminta bantuan RT/RW.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bolehkah PRT berhenti tanpa pemberitahuan?
PRT wajib memberi tahu pengunduran diri paling lambat satu bulan sebelum berhenti (Pasal 17 huruf e).
Berapa hari PRT tidak masuk dianggap mangkir?
Tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas (Pasal 14 huruf d).
Apakah pindah rumah bisa mengakhiri hubungan kerja?
Ya, bila pemberi kerja pindah tempat dan PRT tidak bersedia melanjutkan (Pasal 14 huruf g).
Apakah majikan wajib memberi pesangon kepada PRT?
UU PPRT tidak mengatur pesangon. Hak saat berakhirnya hubungan kerja mengikuti kesepakatan atau perjanjian kerja.
Penutup
UU PPRT memberi tujuh alasan sah berakhirnya hubungan kerja PRT dan menetapkan pemberitahuan satu bulan bagi PRT yang mengundurkan diri. Aturan ini lebih rinci dibanding Permenaker 2/2015. Perpisahan yang mengikuti aturan, disertai pelunasan hak dan pengembalian dokumen, menjaga hubungan baik kedua pihak.
Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015 · Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 14, 15 ayat (1) huruf l, 17 huruf e, 18 huruf e–g, 21 huruf e–f. https://peraturan.bpk.go.id/Details/352436/uu-no-2-tahun-2026
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 huruf d. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/589/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-…
Jurnal ilmiah
- Pranoto, & Ista, B. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art5
- Yafi, A. M., & Abdul, H. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



