BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial
Panduan
Cara Menyelesaikan Perselisihan dengan PRT: Musyawarah, Mediasi RT/RW, dan Disnaker

Perselisihan dengan PRT biasanya dimulai dari hal kecil. Upah terlambat, tugas bertambah tanpa dibicarakan, atau PRT tidak masuk beberapa hari tanpa kabar. Bila dibiarkan, masalah kecil bisa berakhir dengan putusnya hubungan kerja secara tidak baik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) kini menyediakan jalur penyelesaian yang jelas (UU 2/2026, Pasal 1 angka 16โ17, Pasal 31โ33). Artikel ini menjelaskan tahapannya, siapa yang menjadi penengah, dan batas waktunya.
Dasar hukum penyelesaian perselisihan PRT
Pasal 1 angka 16 UU PPRT mendefinisikan perselisihan sebagai perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan antara PRT, pemberi kerja, dan/atau P3RT tentang pelaksanaan hak dan kewajiban (UU 2/2026, Pasal 1 angka 16โ17, Pasal 31โ33). Pasal 1 angka 17 mendefinisikan mediasi sebagai penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan RT/RW dan/atau pemerintah daerah sebagai penengah. Tahapannya diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 33.
Permenaker 2/2015 tidak memuat bab tentang penyelesaian perselisihan. Peraturan itu hanya menyebut penguatan jejaring pengawasan sampai tingkat RT untuk mencegah kekerasan terhadap PRT (Pasal 26 ayat (2) huruf d) (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Pasal 26). Kajian kebijakan mencatat bahwa ketiadaan dasar hukum yang jelas membuat PRT sulit memperoleh kepastian hukum (Hanifah dan Ida, 2020).
Tahap pertama: musyawarah mufakat
Pasal 31 ayat (1) mewajibkan semua perselisihan diselesaikan lebih dulu dengan musyawarah mufakat. Ketentuan ini berlaku untuk perselisihan antara pemberi kerja dan PRT, P3RT dan pemberi kerja, P3RT dan PRT, atau ketiganya (UU 2/2026, Pasal 1 angka 16โ17, Pasal 31โ33).
Musyawarah berlangsung paling lama tujuh hari sejak salah satu pihak memintanya (Pasal 31 ayat (2)). Sebaiknya permintaan musyawarah disampaikan secara tertulis, misalnya lewat pesan singkat, agar tanggal mulainya jelas.
Tahap kedua: mediasi
Bila musyawarah antara pemberi kerja dan PRT tidak berhasil, perselisihan dimediasi oleh ketua RT/RW atau sebutan lain di tempat PRT bekerja (Pasal 32 ayat (1)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 16โ17, Pasal 31โ33). Di sinilah laporan keberadaan PRT kepada RT/RW dan salinan perjanjian kerja menjadi berguna.
Bila perselisihan melibatkan P3RT dan musyawarah gagal, mediasi dilakukan oleh mediator pada instansi ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan instansi terkait (Pasal 32 ayat (2)). Mediator wajib menyelesaikannya paling lambat tujuh hari sejak pengaduan diterima dan dapat mengeluarkan keputusan (Pasal 32 ayat (3) dan (4)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 16โ17, Pasal 31โ33).
Keputusan final untuk perselisihan upah
Pasal 32 ayat (5) menyatakan keputusan mediator tentang perselisihan upah antara pemberi kerja dan PRT bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik (UU 2/2026, Pasal 1 angka 16โ17, Pasal 31โ33). Artinya, keputusan itu harus dijalankan oleh kedua pihak. Kajian pasca-UU menyoroti mekanisme ini sebagai bagian dari rekonstruksi relasi kerja PRT, sekaligus tantangan penerapannya di tingkat lingkungan (Asron dkk., 2026).
Ketentuan lebih lanjut tentang musyawarah dan mediasi akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 33). Untuk dugaan tindak pidana, seperti kekerasan, jalur mediasi ini tidak menggantikan pelaporan kepada kepolisian.
| Para pihak | Tahap pertama | Bila gagal | Batas waktu |
|---|---|---|---|
| Pemberi kerja dan PRT | Musyawarah mufakat | Mediasi ketua RT/RW | Musyawarah 7 hari |
| P3RT dan pemberi kerja | Musyawarah mufakat | Mediator instansi ketenagakerjaan | Musyawarah 7 hari; mediasi 7 hari |
| P3RT dan PRT | Musyawarah mufakat | Mediator instansi ketenagakerjaan | Musyawarah 7 hari; mediasi 7 hari |
| Pemberi kerja, P3RT, dan PRT | Musyawarah mufakat | Mediator instansi ketenagakerjaan | Musyawarah 7 hari; mediasi 7 hari |
Langkah praktis menghadapi perselisihan dengan PRT
- Catat pokok masalah, misalnya upah yang belum dibayar atau tugas yang tidak disepakati.
- Kumpulkan bukti: kesepakatan, perjanjian kerja, dan bukti pembayaran upah.
- Ajukan permintaan musyawarah secara tertulis dan catat tanggalnya.
- Bicarakan dengan tenang dalam waktu paling lama tujuh hari.
- Bila tidak tercapai mufakat, minta ketua RT/RW menjadi penengah.
- Bila P3RT terlibat, ajukan pengaduan kepada dinas ketenagakerjaan setempat.
- Jalankan keputusan mediator tentang upah dengan iktikad baik.
Kesalahan yang sering terjadi
Kesalahan umum adalah langsung memberhentikan PRT tanpa musyawarah. Kesalahan lain adalah menahan upah sebagai tekanan selama perselisihan berlangsung, padahal pembayaran upah adalah kewajiban pemberi kerja (Pasal 19 huruf a) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 16โ17, Pasal 31โ33).
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama batas musyawarah dengan PRT?
Paling lama tujuh hari sejak tanggal permintaan musyawarah dari salah satu pihak (Pasal 31 ayat (2)).
Siapa penengah perselisihan antara majikan dan PRT?
Ketua RT/RW atau sebutan lain di tempat PRT bekerja, bila musyawarah tidak berhasil (Pasal 32 ayat (1)).
Apakah keputusan mediator bisa ditolak?
Untuk perselisihan upah antara pemberi kerja dan PRT, keputusan mediator bersifat final dan mengikat (Pasal 32 ayat (5)).
Apakah kasus kekerasan juga diselesaikan lewat mediasi RT?
Mediasi dalam UU PPRT ditujukan untuk perselisihan hak dan kewajiban. Dugaan tindak pidana tetap dapat dilaporkan kepada kepolisian.
Penutup
UU PPRT memberi jalur penyelesaian perselisihan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: musyawarah, RT/RW, lalu mediator ketenagakerjaan. Batas waktunya singkat, dan keputusan tentang upah bersifat final. Dokumen yang rapi sejak awal membuat setiap tahap berjalan lebih cepat.
Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015 ยท Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 1 angka 16โ17, Pasal 31โ33. https://peraturan.bpk.go.id/Details/352436/uu-no-2-tahun-2026
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 26. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/589/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-โฆ
Jurnal ilmiah
- Asron, P. J., Roni, E., Samsul, H., Arif, K. M., & I, K. (2026). Pelindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026: Rekonstruksi Relasi Kerja, Jaminan Sosial, dan Tantangan Implementasi. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i4.3139
- Hanifah, & Ida (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum. https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



