Sabtu, 21 November 2026Portal Berita Hukum, Investasi, Konstruksi, Ketenagakerjaan & Digital ALLMARKirim TulisanMasuk
Konsultasi Sekarang

BerandaTenaga kerjaRekrutmen & Headhunting

Panduan

Masa Percobaan Kerja menurut UU 27/2026: Paling Lama 3 Bulan dengan Upah Paling Sedikit 75%

Ilustrasi dibuat otomatis oleh ALLMAR Media
Ilustrasi dibuat otomatis oleh ALLMAR MediaSumber gambar: Dokumentasi ALLMAR

Masa percobaan memberi perusahaan kesempatan menilai pekerja baru sebelum hubungan kerja berjalan penuh. Di sisi lain, pekerja dalam masa percobaan tetap pekerja, dengan hak yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026) mengatur masa percobaan dengan cukup rinci: siapa yang boleh dikenai masa percobaan, berapa lama, berapa upah paling sedikit, dan apa yang terjadi setelahnya. Artikel ini membahasnya untuk tim rekrutmen dan HR.

Hanya untuk PKWTT, tidak untuk PKWT

Masa percobaan hanya boleh dipakai dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pasal 92 ayat (1) menyatakan PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan.

Sebaliknya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dapat mensyaratkan masa percobaan (Pasal 86 ayat (1)). Bila PKWT tetap mencantumkan masa percobaan, masa percobaan itu batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung (Pasal 86 ayat (2)). Artinya, klausul "tiga bulan pertama adalah masa percobaan" dalam kontrak PKWT tidak berlaku, dan pekerja tidak boleh diperlakukan berbeda karena klausul itu.

Paling lama 3 bulan

Batas 3 bulan adalah batas atas. Perusahaan boleh menetapkan masa yang lebih singkat, misalnya satu atau dua bulan, sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang tidak boleh adalah memperpanjang masa percobaan melewati 3 bulan, atau mengulang masa percobaan untuk jabatan yang sama.

Hak pekerja selama masa percobaan

Pasal 92 ayat (2) menetapkan kewajiban minimal pemberi kerja selama masa percobaan:

  1. Upah paling sedikit 75% dari besaran upah yang berlaku pada jabatan itu di perusahaan tersebut, dan tidak di bawah upah minimum.
  2. Jaminan sosial wajib diberikan sejak masa percobaan.
  3. Hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap dipenuhi.

Membaca aturan 75%

Ada dua batas yang berlaku bersamaan. Pertama, upah masa percobaan tidak boleh kurang dari 75% upah jabatan yang sama di perusahaan Anda. Kedua, hasil 75% itu tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku. Bila 75% dari upah jabatan ternyata lebih rendah dari upah minimum, yang dibayar paling sedikit adalah upah minimum.

Supaya perhitungan ini jelas, perusahaan perlu tahu berapa "upah yang berlaku pada jabatan" itu. Di sinilah struktur dan skala upah berperan. Pengusaha memang wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah (Pasal 146), dan dokumen itu memudahkan Anda menunjukkan dasar perhitungan upah masa percobaan.

Wajib dicantumkan secara tertulis

Syarat masa percobaan harus dicantumkan dalam PKWTT atau dalam surat pengangkatan tertulis (Pasal 92 ayat (4)). Bila tidak dicantumkan, masa percobaan dianggap tidak ada (Pasal 92 ayat (5)). Pekerja yang mulai bekerja tanpa klausul masa percobaan tertulis langsung berstatus pekerja PKWTT penuh sejak hari pertama.

PKWTT sendiri boleh dibuat tertulis atau lisan (Pasal 93 ayat (1)). Bila dibuat lisan, pemberi kerja wajib membuat surat pengangkatan tertulis (Pasal 93 ayat (2)). Surat itu paling sedikit memuat nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, besarnya upah, serta nama dan tanda tangan pengusaha. Pemberi kerja yang tidak membuat surat pengangkatan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pembatasan kegiatan usaha (Pasal 94).

Setelah masa percobaan selesai

Pemberi kerja wajib mengangkat pekerja yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan masa percobaan menjadi pekerja PKWTT (Pasal 92 ayat (3)). Masa percobaan juga diperhitungkan sebagai masa kerja (Pasal 92 ayat (6)). Jadi, ketika kelak dihitung hak cuti tahunan, uang penghargaan masa kerja, atau hak lain yang bergantung pada lamanya bekerja, tiga bulan masa percobaan ikut dihitung.

Agar keputusan pengangkatan adil dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapkan sejak awal apa yang dinilai: target kerja, kompetensi, kehadiran, dan perilaku kerja. Sampaikan kriteria itu kepada pekerja pada hari pertama. Lakukan penilaian tengah masa dan penilaian akhir secara tertulis.

Bila pekerja dinilai tidak memenuhi syarat

UU 27/2026 tidak memuat prosedur khusus untuk pekerja yang tidak lulus masa percobaan. Karena itu, berhati-hatilah. Pekerja dalam masa percobaan adalah pekerja PKWTT, sehingga pengakhiran hubungan kerjanya tetap perlu memperhatikan ketentuan PHK dalam undang-undang, termasuk kewajiban berunding dan alasan yang diakui (Pasal 228 dan Pasal 231). Dokumentasi penilaian yang rapi dan komunikasi yang terbuka sangat membantu bila keputusan itu kemudian dipersoalkan. Untuk kasus yang tidak jelas, mintalah pendapat penasihat hukum sebelum mengambil keputusan.

Templat klausul yang perlu dicek

  • Lama masa percobaan tertulis jelas dan tidak lebih dari 3 bulan.
  • Upah masa percobaan tertulis dan memenuhi batas 75% serta upah minimum.
  • Pernyataan bahwa pekerja diikutsertakan dalam jaminan sosial sejak hari pertama.
  • Kriteria penilaian dan waktu penilaian.
  • Pernyataan bahwa masa percobaan dihitung sebagai masa kerja.

Daftar periksa

  • Tidak ada masa percobaan dalam PKWT.
  • Masa percobaan PKWTT paling lama 3 bulan dan tercantum tertulis.
  • Upah masa percobaan paling sedikit 75% upah jabatan dan tidak di bawah upah minimum.
  • Pekerja didaftarkan jaminan sosial sejak mulai bekerja.
  • PKWTT lisan dilengkapi surat pengangkatan tertulis.
  • Pekerja yang lulus diangkat menjadi PKWTT dan masa percobaannya dihitung masa kerja.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama masa percobaan paling lama?

Paling lama 3 bulan, dan hanya untuk PKWTT (Pasal 92 ayat (1)).

Bolehkah PKWT memakai masa percobaan?

Tidak. Masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung (Pasal 86).

Berapa upah paling sedikit selama masa percobaan?

Paling sedikit 75% dari upah yang berlaku pada jabatan itu di perusahaan, dan tidak di bawah upah minimum (Pasal 92 ayat (2) huruf a).

Apakah pekerja masa percobaan harus didaftarkan BPJS?

Ya. Pemberi kerja wajib memberikan jaminan sosial selama masa percobaan (Pasal 92 ayat (2) huruf b).

Apa akibatnya bila masa percobaan tidak ditulis di perjanjian?

Masa percobaan dianggap tidak ada (Pasal 92 ayat (5)), sehingga pekerja langsung berstatus PKWTT penuh.

Apakah masa percobaan dihitung sebagai masa kerja?

Ya. Masa percobaan diperhitungkan sebagai masa kerja (Pasal 92 ayat (6)).

Dukungan ALLMAR Workforce

ALLMAR Workforce, unit penyedia tenaga kerja PT ALL MAR SEMESTA, membantu perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan UU 27/2026 melalui rekrutmen untuk semua jenis posisi, alih daya hanya untuk empat jenis pekerjaan dalam Pasal 95 ayat (3), dan Kerja Sama Operasi (KSO) ALLMAR. Dalam KSO, pekerja tetap menjadi pegawai perusahaan Anda sendiri; ALLMAR merekrut dan membantu mengelola kegiatan operasinya, sedangkan pengelolaan SDM-nya (kontrak kerja, payroll, BPJS, dan kepatuhan ketenagakerjaan) ditangani ALLMAR Law & Investment. Setiap KSO kami nilai lebih dulu agar sesuai dengan UU 27/2026 dan tidak menjadi alih daya terselubung.

Untuk berdiskusi tentang kebutuhan Anda, hubungi tim ALLMAR Workforce melalui tombol WhatsApp di halaman ini.

Diperbarui 14 November 2026

Sumber gambar

  1. Dokumentasi ALLMAR

Daftar Pustaka

Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.

Sumber lain

Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email

Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.

Langganan nawala

Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.

Ajukan koreksi atau hak jawab

Semua kiriman diperiksa redaksi sebelum tampil. Tanpa kata kasar, SARA, iklan, atau data pribadi orang lain. Paling banyak 1 tautan.

Artikel terkait