BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial
Panduan
Kewajiban Majikan PRT Menurut UU PPRT, Termasuk Lapor ke Ketua RT/RW

Sebagian besar pembahasan UU PPRT berfokus pada hak PRT. Padahal, undang-undang ini juga mengatur posisi Anda sebagai pemberi kerja, yang sehari-hari disebut majikan. Anda punya hak yang dilindungi, sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) merumuskan hak dan kewajiban itu dalam Pasal 18 dan Pasal 19 (UU 2/2026, Pasal 1 angka 4, Pasal 18–19). Memahami keduanya membantu Anda menjaga hubungan kerja yang seimbang.
Dasar hukum hak dan kewajiban pemberi kerja
Pasal 1 angka 4 UU PPRT mendefinisikan pemberi kerja sebagai orang perseorangan dan/atau beberapa orang dalam suatu rumah tangga yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah (UU 2/2026, Pasal 1 angka 4, Pasal 18–19). Definisi ini menegaskan bahwa badan usaha bukan pemberi kerja PRT. Hak pemberi kerja diatur dalam Pasal 18, sedangkan kewajibannya dalam Pasal 19.
Aturan lama punya pendekatan berbeda. Pasal 9 Permenaker 2/2015 memuat syarat bagi pengguna, seperti penghasilan tetap dan tempat tinggal layak. Pasal 11 memuat kewajiban pengguna, termasuk melapor kepada Ketua RT (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Pasal 9 dan Pasal 11). UU PPRT tidak lagi memuat syarat penghasilan bagi pemberi kerja.
Tujuh hak pemberi kerja
Pasal 18 UU PPRT memberi pemberi kerja hak berikut (UU 2/2026, Pasal 1 angka 4, Pasal 18–19).
- Memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang identitas dan kondisi kesehatan PRT.
- Memperoleh informasi tentang keterampilan kerja PRT.
- Menyetujui atau menolak permohonan izin PRT yang berhalangan.
- Mendapatkan hasil kerja sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja.
- Mendapatkan pemberitahuan pengunduran diri paling lambat satu bulan sebelumnya.
- Mengakhiri hubungan kerja bila PRT tidak melaksanakan kesepakatan.
- Mendapatkan jaminan penggantian PRT dari P3RT sesuai perjanjian kerja sama penempatan.
Hak terakhir hanya berlaku bila Anda merekrut melalui Perusahaan Penempatan PRT (P3RT). Untuk rekrut langsung, tidak ada pihak ketiga yang menanggung penggantian.
Delapan kewajiban pemberi kerja
Pasal 19 UU PPRT mewajibkan pemberi kerja melakukan hal berikut (UU 2/2026, Pasal 1 angka 4, Pasal 18–19).
- Membayar upah dan THR keagamaan sesuai besaran dan waktu yang disepakati.
- Menaati seluruh ketentuan dalam kesepakatan atau perjanjian kerja.
- Memberikan hak PRT sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja.
- Memberikan waktu istirahat dan cuti.
- Memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
- Memberikan kesempatan beribadah sesuai agama dan kepercayaan PRT.
- Memberikan informasi yang jelas dan benar tentang identitas pemberi kerja, anggota keluarga, rincian, dan prosedur pekerjaan.
- Melaporkan keberadaan PRT yang bekerja di rumahnya kepada ketua RT/RW.
Kewajiban melapor ke ketua RT/RW
Kewajiban melapor terlihat sederhana, tetapi sering terlewat. Pasal 19 huruf h tidak mengatur bentuk laporannya (UU 2/2026, Pasal 1 angka 4, Pasal 18–19). Dalam praktik, Anda dapat datang ke ketua RT dengan membawa salinan KTP-el PRT dan menjelaskan sejak kapan PRT bekerja.
Laporan ini punya fungsi nyata. Ketua RT/RW berperan sebagai penengah bila musyawarah antara pemberi kerja dan PRT tidak berhasil (Pasal 32 ayat (1)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 4, Pasal 18–19). RT/RW yang sudah tahu keberadaan PRT akan lebih mudah membantu bila timbul masalah.
Iuran jaminan sosial dan pelatihan
Pemberi kerja juga menanggung iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kesepakatan (Pasal 16 ayat (3)). Iuran jaminan kesehatan ditanggung pemberi kerja bila PRT bukan penerima bantuan iuran pemerintah (Pasal 16 ayat (2)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 4, Pasal 18–19). Selain itu, pemberi kerja dapat membiayai pelatihan vokasi bagi PRT yang belum terampil (Pasal 23 ayat (6)).
Kajian akademik mencatat bahwa hak PRT belum diatur cukup rinci di aturan lama (Yafi dan Abdul, 2021). Penelitian kebijakan juga menekankan pentingnya dasar hukum yang jelas agar pemberi kerja tahu batas kewajibannya (Hanifah dan Ida, 2020).
| Kewajiban | Permenaker 2/2015 | UU 2/2026 |
|---|---|---|
| Syarat penghasilan pengguna | Ada | Tidak ada |
| Lapor ke RT | Ada | Ada, ke ketua RT/RW |
| THR | Sekali setahun | Berupa uang, sesuai kesepakatan |
| Informasi tentang keluarga dan prosedur kerja | Tidak disebut khusus | Wajib |
Langkah praktis bagi pemberi kerja
- Jelaskan kepada PRT siapa saja anggota keluarga dan tugas apa yang diharapkan.
- Tulis upah, THR, jam kerja, istirahat, dan cuti dalam kesepakatan.
- Siapkan ruang kerja yang aman, termasuk alat kebersihan dan dapur yang layak.
- Laporkan PRT kepada ketua RT/RW pada minggu pertama ia bekerja.
- Daftarkan PRT dalam jaminan sosial sesuai kesepakatan.
- Simpan bukti pembayaran upah setiap bulan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah majikan wajib lapor PRT ke RT?
Ya. Pasal 19 huruf h mewajibkan pemberi kerja melaporkan keberadaan PRT kepada ketua RT/RW.
Bolehkah majikan menolak izin PRT?
Boleh. Pasal 18 huruf c memberi hak menyetujui atau menolak permohonan izin, dengan tetap menghormati alasan sah seperti sakit atau melahirkan.
Apakah perusahaan boleh menjadi pemberi kerja PRT?
Tidak. Pemberi kerja PRT adalah orang perseorangan dalam rumah tangga, dan P3RT dilarang menempatkan PRT pada badan usaha (Pasal 28 ayat (1) huruf c).
Apa hak majikan jika PRT berhenti mendadak?
Pemberi kerja berhak mendapat pemberitahuan satu bulan sebelumnya. Bila PRT direkrut melalui P3RT, pemberi kerja juga berhak atas jaminan penggantian sesuai perjanjian.
Penutup
UU PPRT menempatkan pemberi kerja sebagai pihak yang punya hak dan kewajiban seimbang. Kewajiban membayar upah dan THR, memberi istirahat, serta melapor ke RT/RW kini tertulis dalam undang-undang. Dengan memenuhinya sejak awal, Anda ikut membangun hubungan kerja yang tenang di rumah.
Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015 · Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 1 angka 4, Pasal 18–19. https://peraturan.bpk.go.id/Details/352436/uu-no-2-tahun-2026
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 9 dan Pasal 11. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/589/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-…
Jurnal ilmiah
- Hanifah, & Ida (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum. https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669
- Yafi, A. M., & Abdul, H. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



