BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial
Panduan
Syarat dan Cara Merekrut Pekerja Rumah Tangga Menurut UU PPRT

Mencari PRT sering dilakukan lewat kenalan, tetangga, atau yayasan penyalur. Cara mana pun yang Anda pilih, kini ada aturan yang harus diikuti. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mengatur syarat calon PRT dan dua cara perekrutannya (UU 2/2026, Pasal 4–8).
Memahami aturan ini sejak awal membantu Anda menghindari perselisihan. Rekrutmen yang rapi juga melindungi PRT dari praktik yang merugikan.
Dasar hukum perekrutan PRT
Aturan perekrutan terdapat dalam Bab III UU PPRT, khususnya Pasal 4 sampai Pasal 8 (UU 2/2026, Pasal 4–8). Pasal 4 ayat (1) menyebut dua cara perekrutan: langsung dan tidak langsung. Pasal 5 memuat syarat calon PRT. Pasal 6 mengatur rekrut langsung, sedangkan Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur rekrut melalui Perusahaan Penempatan PRT (P3RT).
Dua jalur perekrutan ini sudah dikenal sejak Pasal 2 Permenaker 2/2015. Pasal 4 peraturan itu juga mensyaratkan usia minimal 18 tahun dan identitas diri, ditambah izin suami atau istri bagi PRT yang sudah berkeluarga (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Pasal 2 dan Pasal 4). UU PPRT tidak lagi menyebut syarat izin pasangan.
Tiga syarat calon PRT
Pasal 5 UU PPRT menetapkan tiga syarat. Pertama, calon PRT berusia minimal 18 tahun. Kedua, ia memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Ketiga, ia memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan (UU 2/2026, Pasal 4–8).
Ada pengecualian dalam ketentuan peralihan. Orang yang berusia di bawah 18 tahun, sudah menikah, dan sudah bekerja sebagai PRT sebelum UU ini berlaku tetap diakui haknya sebagai PRT (Pasal 35 huruf b) (UU 2/2026, Pasal 4–8). Pengecualian ini tidak berlaku untuk perekrutan baru.
Rekrut langsung oleh pemberi kerja
Rekrut langsung berarti Anda sendiri mencari dan memilih PRT tanpa perantara perusahaan. Pasal 6 menyatakan perekrutan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan (UU 2/2026, Pasal 4–8). Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara pemberi kerja dan PRT tentang hak dan kewajiban masing-masing.
Undang-undang tidak mewajibkan bentuk tertulis untuk rekrut langsung. Namun, Pasal 12 membolehkan kesepakatan dituangkan dalam perjanjian kerja (UU 2/2026, Pasal 4–8). Catatan tertulis memudahkan pembuktian bila nanti ada perbedaan pendapat tentang upah atau jam kerja.
Rekrut tidak langsung melalui P3RT
Rekrut tidak langsung dilakukan melalui P3RT, baik secara luring maupun daring (Pasal 7 ayat (2)) (UU 2/2026, Pasal 4–8). Prosesnya diawali dengan Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara P3RT dan pemberi kerja. Perjanjian ini paling sedikit memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban, lingkup pekerjaan, jumlah PRT yang dibutuhkan, besaran upah, dan jaminan penempatan.
Setelah perjanjian ditandatangani, P3RT menyeleksi calon PRT (Pasal 8). Calon yang lulus menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3RT. Isinya meliputi jangka waktu penempatan, lokasi kerja, waktu kerja, lingkup pekerjaan, dan upah. Dokumen inilah dasar P3RT menempatkan PRT di rumah Anda (UU 2/2026, Pasal 4–8).
Penelitian tentang bisnis penyaluran PRT mencatat banyak pelanggaran hak terjadi karena kelalaian lembaga penyalur dan tidak adanya kontrak (Falah dkk., 2022). Kewajiban dokumen tertulis dalam UU PPRT menjawab masalah tersebut.
| Hal | Rekrut langsung | Rekrut melalui P3RT |
|---|---|---|
| Pihak yang merekrut | Pemberi kerja | P3RT |
| Dasar hubungan | Kesepakatan, boleh dituangkan tertulis | Perjanjian Kerja Sama Penempatan, Perjanjian Penempatan, dan Perjanjian Kerja tertulis |
| Seleksi | Oleh pemberi kerja | Oleh P3RT |
| Penggantian PRT | Tidak diatur | Sesuai jaminan penempatan dalam perjanjian |
Langkah praktis merekrut PRT
- Tentukan lingkup pekerjaan, misalnya memasak, menjaga anak, atau mengemudi.
- Tentukan apakah Anda membutuhkan PRT penuh waktu atau paruh waktu.
- Minta calon PRT menunjukkan KTP-el dan surat keterangan sehat.
- Bila memakai P3RT, pastikan perusahaan itu memiliki Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar.
- Tanda tangani Perjanjian Kerja Sama Penempatan dan baca bagian jaminan penempatan dengan teliti.
- Buat kesepakatan atau perjanjian kerja tentang upah, waktu kerja, istirahat, dan cuti.
- Laporkan keberadaan PRT kepada ketua RT/RW setelah PRT mulai bekerja.
Daftar periksa
- Usia calon PRT minimal 18 tahun
- KTP-el asli sudah dilihat, bukan ditahan
- Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan tersedia
- Lingkup pekerjaan dan upah sudah disepakati
- Laporan ke ketua RT/RW sudah dibuat
Kesalahan yang sering terjadi
Kesalahan paling umum adalah menahan KTP asli PRT sebagai jaminan. Pasal 28 melarang P3RT menahan dokumen pribadi asli, dan praktik ini sebaiknya juga dihindari pemberi kerja (UU 2/2026, Pasal 4–8). Kesalahan lain adalah tidak menyepakati lingkup pekerjaan sejak awal. Kajian kebijakan menekankan bahwa kepastian hukum bagi PRT hanya terwujud bila hubungan kerjanya punya dasar yang jelas (Hanifah dan Ida, 2020).
Pertanyaan yang sering diajukan
Bolehkah merekrut PRT berusia 17 tahun?
Tidak untuk perekrutan baru. Pasal 5 huruf a mensyaratkan usia minimal 18 tahun.
Apakah rekrut langsung wajib memakai perjanjian tertulis?
Tidak wajib. Rekrut langsung cukup berdasarkan kesepakatan, tetapi Pasal 12 membolehkan kesepakatan dituangkan dalam perjanjian kerja.
Bolehkah P3RT merekrut secara daring?
Boleh. Pasal 7 ayat (2) menyebut perekrutan melalui P3RT dapat dilakukan secara luring atau daring.
Siapa yang menyeleksi calon PRT bila memakai P3RT?
P3RT, setelah Perjanjian Kerja Sama Penempatan dengan pemberi kerja ditandatangani (Pasal 8 ayat (1)).
Penutup
UU PPRT memberi dua jalur perekrutan dengan syarat yang sama untuk calon PRT. Rekrut langsung lebih sederhana, sedangkan rekrut melalui P3RT memberi lapisan dokumen dan jaminan penempatan. Apa pun jalurnya, kesepakatan yang jelas sejak awal adalah dasar hubungan kerja yang sehat.
Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015 · Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 4–8. https://peraturan.bpk.go.id/Details/352436/uu-no-2-tahun-2026
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 2 dan Pasal 4. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/589/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-…
Jurnal ilmiah
- Falah, D. M., Dahayu, A. F. M., & Safira, S. D. (2022). Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35786
- Hanifah, & Ida (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum. https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



