BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial
Panduan
BPJS untuk Pekerja Rumah Tangga: Siapa yang Membayar Iuran?

PRT bekerja di lingkungan yang penuh risiko kecil. Ada pisau di dapur, lantai licin di kamar mandi, dan perjalanan saat mengantar anak sekolah. Bila terjadi kecelakaan atau sakit, pertanyaan pertama biasanya sama: siapa yang menanggung biayanya?
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjawabnya melalui pengaturan jaminan sosial (UU 2/2026, Pasal 15 ayat (1) huruf g–i, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15). Artikel ini menjelaskan siapa yang membayar iuran dan program apa yang minimal harus diikuti.
Dasar hukum jaminan sosial PRT
Hak jaminan sosial PRT tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dan huruf h UU PPRT (UU 2/2026, Pasal 15 ayat (1) huruf g–i, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15). Pembagian beban iurannya diatur dalam Pasal 16. Penjelasan Pasal 15 huruf h menyebut jaminan sosial ketenagakerjaan PRT paling sedikit berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
Aturan lama, yaitu Pasal 11 Permenaker 2/2015, mewajibkan pengguna mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial, tetapi tidak merinci programnya (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Pasal 11). Penelitian lebih awal mencatat bahwa perlindungan jaminan sosial bagi PRT saat itu umumnya berupa status penerima bantuan iuran, karena PRT dianggap kelompok kurang mampu (Wiwik dan Sri, 2016).
Jaminan kesehatan: bantuan iuran atau pemberi kerja
Pasal 16 ayat (1) menyatakan iuran jaminan sosial kesehatan PRT diberikan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku (UU 2/2026, Pasal 15 ayat (1) huruf g–i, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15). Jadi, langkah pertama adalah memeriksa apakah PRT sudah terdaftar sebagai PBI.
Bila PRT tidak termasuk penerima bantuan iuran, iurannya ditanggung pemberi kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja dan diketahui RT/RW (Pasal 16 ayat (2)) (UU 2/2026, Pasal 15 ayat (1) huruf g–i, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15). Keterlibatan RT/RW di sini menjadi bukti bahwa kewajiban itu sudah disepakati.
Jaminan ketenagakerjaan: ditanggung pemberi kerja
Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, Pasal 16 ayat (3) menyatakan iuran ditanggung pemberi kerja sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja (UU 2/2026, Pasal 15 ayat (1) huruf g–i, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15). Programnya paling sedikit JKK dan JKM. JKK melindungi PRT bila mengalami kecelakaan saat bekerja. JKM memberi manfaat kepada ahli waris bila PRT meninggal dunia.
Ketentuan lebih lanjut tentang iuran kesehatan dan ketenagakerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 16 ayat (4)). Kajian pasca-UU menilai pengaturan jaminan sosial ini sebagai salah satu perubahan penting dalam relasi kerja PRT, sekaligus tantangan implementasi (Asron dkk., 2026).
Bantuan sosial dari Pemerintah Pusat
Selain jaminan sosial, PRT berhak mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Pusat (Pasal 15 ayat (1) huruf i) (UU 2/2026, Pasal 15 ayat (1) huruf g–i, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15). Penjelasan pasal ini menyebut pemberiannya dicocokkan dengan data bantuan sosial keluarga penerima manfaat, mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Bantuan sosial berbeda dari jaminan sosial, karena tidak berasal dari iuran.
| Program | Siapa yang menanggung iuran | Dasar pasal |
|---|---|---|
| Jaminan kesehatan, PRT penerima bantuan iuran | Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah | Pasal 16 ayat (1) |
| Jaminan kesehatan, PRT bukan penerima bantuan iuran | Pemberi kerja, diketahui RT/RW | Pasal 16 ayat (2) |
| Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian | Pemberi kerja | Pasal 16 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 |
| Bantuan sosial | Bukan iuran; dari Pemerintah Pusat | Pasal 15 ayat (1) huruf i |
Langkah praktis mendaftarkan jaminan sosial PRT
- Minta NIK dari KTP-el PRT.
- Periksa status kepesertaan jaminan kesehatan PRT, termasuk apakah ia penerima bantuan iuran.
- Bila bukan penerima bantuan iuran, sepakati bahwa Anda menanggung iurannya dan beri tahu RT/RW.
- Daftarkan PRT dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- Tulis kewajiban iuran ini dalam kesepakatan atau perjanjian kerja.
- Simpan bukti pembayaran iuran setiap periode.
Daftar periksa
- Status kepesertaan jaminan kesehatan PRT sudah diperiksa
- Kesepakatan iuran kesehatan diketahui RT/RW bila ditanggung pemberi kerja
- PRT terdaftar dalam JKK dan JKM
- Bukti iuran tersimpan
Kesalahan yang sering terjadi
Kesalahan umum adalah menganggap PRT otomatis terlindungi karena sudah punya kartu jaminan kesehatan. Kartu itu tidak mencakup kecelakaan kerja. Kesalahan lain adalah memotong upah PRT untuk membayar iuran ketenagakerjaan, padahal Pasal 16 ayat (3) menyebut iuran itu ditanggung pemberi kerja (UU 2/2026, Pasal 15 ayat (1) huruf g–i, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15).
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah PRT wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan?
PRT berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan, paling sedikit JKK dan JKM, dengan iuran ditanggung pemberi kerja (Pasal 15 dan 16).
Siapa yang membayar BPJS Kesehatan PRT?
Pemerintah bila PRT penerima bantuan iuran. Bila bukan, pemberi kerja berdasarkan kesepakatan yang diketahui RT/RW.
Bolehkah iuran dipotong dari upah PRT?
Untuk jaminan ketenagakerjaan, iuran ditanggung pemberi kerja menurut Pasal 16 ayat (3).
Kapan aturan rinci iuran terbit?
Pasal 16 ayat (4) menyerahkannya pada peraturan pemerintah, yang menurut Pasal 36 ayat (2) wajib terbit paling lambat satu tahun sejak UU berlaku.
Penutup
UU PPRT memperjelas siapa yang menanggung iuran jaminan sosial PRT. Jaminan kesehatan bisa ditanggung negara atau pemberi kerja, sedangkan JKK dan JKM ditanggung pemberi kerja. Mendaftarkan PRT sejak awal melindungi kedua pihak dari beban biaya yang tidak terduga.
Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015 · Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 15 ayat (1) huruf g–i, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15. https://peraturan.bpk.go.id/Details/352436/uu-no-2-tahun-2026
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 11. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/589/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-…
Jurnal ilmiah
- Asron, P. J., Roni, E., Samsul, H., Arif, K. M., & I, K. (2026). Pelindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026: Rekonstruksi Relasi Kerja, Jaminan Sosial, dan Tantangan Implementasi. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i4.3139
- Wiwik, A., & Sri, H. T. (2016). Jaminan Sosial bagi Pekerja Rumah Tangga. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2207
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



