BerandaHukum & PerizinanPerizinan Berusaha & PB UMKU
Analisis
Izin Dianggap Dikabulkan (Fiktif Positif): Hak Pelaku Usaha Saat Permohonan Tak Dijawab

Mengurus izin lalu tidak mendapat jawaban adalah pengalaman yang melelahkan. Berkas sudah lengkap, tetapi keputusan tidak juga terbit. Hukum administrasi Indonesia mengenal jalan keluar untuk keadaan ini, yaitu konsep keputusan fiktif positif atau permohonan yang dianggap dikabulkan.
Artikel ini menjelaskan bagaimana konsep tersebut diatur setelah UU Cipta Kerja, bagaimana penerapannya di Sistem OSS, dan hal yang masih menjadi perdebatan.
Dasar hukum
Pasal 53 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan diubah oleh Pasal 175 angka 7 Perpu 2/2022 yang ditetapkan dengan UU 6/2023 (UU 30/2014, Pasal 53 sebagaimana diubah Pasal 175 angka 7 Lampiran UU 6/2023; UU 6/2023, Lampiran, Pasal 175 angka 7 Perpu 2/2022). Isi pokoknya sebagai berikut.
- Batas waktu menetapkan keputusan mengikuti peraturan perundang-undangan.
- Jika peraturan tidak menentukan batas waktu, pejabat wajib menetapkan keputusan paling lama lima hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- Jika permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan di sistem telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan keputusan sebagai keputusan pejabat yang berwenang.
- Jika batas waktu terlewati tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- Bentuk penetapan keputusan yang dianggap dikabulkan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.
Apa yang berubah dibanding aturan lama
Sebelum UU Cipta Kerja, batas waktu umumnya sepuluh hari kerja, dan pemohon harus meminta putusan penerimaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Kajian hukum mencatat tiga perubahan utama setelah UU Cipta Kerja: batas waktu yang lebih singkat, peran sistem elektronik, dan hilangnya rujukan pada permohonan putusan ke pengadilan (Irvansyah dan Risqi, 2022).
Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan PTUN. Kajian lain menyoroti bias kewenangan pengadilan dalam perkara fiktif positif di bidang perizinan setelah UU Cipta Kerja berlaku (Andi dan Andi, 2022). Sementara itu, peraturan presiden yang diamanatkan Pasal 53 ayat (5) belum terbit setidaknya sampai pemberitaan pada 2021, dan dalam penelusuran redaksi belum ditemukan nomor perpres tersebut (“Perihal Keputusan Fiktif (Yang Belum)…”, 2021).
Penerapan dalam perizinan berusaha
Dalam perizinan berusaha, prinsip fiktif positif diterjemahkan menjadi penerbitan otomatis oleh Sistem OSS. Penjelasan Umum PP 28/2025 menyebut bahwa beberapa ketentuan jaminan kualitas layanan memberlakukan pengaturan fiktif positif, misalnya dalam penerbitan pertimbangan teknis pertanahan (PP 28/2025, Penjelasan Umum).
Peraturan Menteri Investasi/BKPM 5/2025 memuat contoh yang lebih rinci (Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi 5/2025, Pasal 47 dan Pasal 66; Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi 5/2025, Pasal 191, Pasal 195, dan Pasal 206).
- Konfirmasi KKPR terbit otomatis bila lokasi sesuai RDTR yang terintegrasi dengan OSS.
- Persetujuan KKPR tertentu terbit otomatis bila batas waktu pemeriksaan dokumen terlampaui.
- Sertifikat Standar dengan verifikasi terbit otomatis bila batas waktu persetujuan terlampaui.
- Izin untuk kegiatan berisiko tinggi terbit otomatis bila batas waktu pemberian persetujuan terlampaui.
Penerbitan otomatis ini memberi kepastian yang lebih nyata bagi pelaku usaha dibanding menunggu peraturan presiden tentang bentuk penetapan keputusan.
Batasan yang perlu dipahami
Penerbitan otomatis tidak menghapus kewajiban pelaku usaha. Permohonan harus lengkap dan benar. Jika pelaku usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam waktu yang ditentukan, sistem justru dapat menolak permohonan secara otomatis (Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi 5/2025, Pasal 47 dan Pasal 66). Selain itu, izin yang terbit tetap dapat diawasi, dan pelanggaran standar tetap dapat dikenai sanksi.
Langkah praktis bila permohonan Anda tidak dijawab
- Pastikan berkas dinyatakan lengkap, dan simpan bukti tanggal penerimaannya.
- Cari batas waktu layanan untuk jenis izin Anda dalam PP 28/2025 atau aturan sektornya.
- Pantau notifikasi OSS untuk melihat apakah izin sudah terbit otomatis.
- Jika permohonan di luar OSS, ajukan surat permintaan penetapan keputusan kepada pejabat yang berwenang.
- Dokumentasikan seluruh komunikasi sebagai dasar upaya administratif bila diperlukan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa arti fiktif positif?
Fiktif positif berarti diamnya pejabat setelah batas waktu dianggap sebagai pengabulan permohonan secara hukum.
Berapa lama batas waktunya?
Mengikuti peraturan masing-masing. Jika tidak diatur, pejabat wajib memutus paling lama lima hari kerja setelah permohonan lengkap.
Apakah izin di OSS bisa terbit otomatis?
Ya, pada tahap tertentu. Contohnya Konfirmasi KKPR, Sertifikat Standar dengan verifikasi, dan Izin risiko tinggi bila batas waktu persetujuan terlampaui.
Apakah masih perlu ke PTUN?
Setelah perubahan Pasal 53, rujukan permohonan putusan ke PTUN tidak lagi dimuat. Kewenangan pengadilan dalam hal ini masih diperdebatkan dalam kajian hukum.
Penutup
Konsep fiktif positif memberi perlindungan bagi pemohon izin dari ketidakpastian. Setelah UU 6/2023, batas waktunya lebih singkat dan sistem elektronik mengambil peran penting. Dalam perizinan berusaha, prinsip ini sudah berjalan melalui penerbitan otomatis di OSS. Kuncinya ada pada berkas yang lengkap dan catatan waktu yang rapi.
Sumber resmi: UU 30/2014, UU 6/2023, PP 28/2025, dan Permen Investasi/BKPM 5/2025 · Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dirujuk: Lampiran, Pasal 175 angka 7 Perpu 2/2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dirujuk: Pasal 53 sebagaimana diubah Pasal 175 angka 7 Lampiran UU 6/2023. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-30-tahun-2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dirujuk: Penjelasan Umum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Ter. Dirujuk: Pasal 191, Pasal 195, dan Pasal 206. https://peraturan.bpk.go.id/Details/332573
Jurnal ilmiah
- Andi, & Andi (2022). BIAS KEWENANGAN FIKTIF POSITIF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANAH PERIZINAN PASCA TERBITNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA. Journal of Law and Policy Transformation, 6(Journal of Law and P), 117. https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6323
- Irvansyah, & Risqi, A. (2022). KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. JAPHTN-HAN, 1(JAPHTN-HAN). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.31
Sumber lain
- Perihal Keputusan Fiktif (Yang Belum) Positif (2021). Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/perihal-keputusan-fiktif-yang-belum-positif-lt611c8f…
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



