Minggu, 22 November 2026Portal Berita Hukum, Investasi, Konstruksi, Ketenagakerjaan & Digital ALLMARKirim TulisanMasuk
Konsultasi Sekarang

BerandaInvestasiKemitraan & Joint Venture

Panduan

Kewajiban Kemitraan PMA dan Usaha Besar dengan UMKM: Bentuk dan Dasar Hukumnya

Ilustrasi sampul artikel: Kewajiban Kemitraan PMA dan Usaha Besar dengan UMKM: Bentuk dan Dasar Hukumnya
Ilustrasi sampul artikel: Kewajiban Kemitraan PMA dan Usaha Besar dengan UMKM: Bentuk dan Dasar HukumnyaSumber gambar: Dokumentasi ALLMAR

Investor besar yang masuk ke Indonesia sering mendengar istilah kemitraan dengan UMKM. Sebagian mengira kemitraan itu hanya program sosial perusahaan. Padahal, pada kondisi tertentu kemitraan adalah kewajiban hukum yang dicatat dan dipantau melalui sistem perizinan.

Artikel ini menjelaskan kapan kemitraan menjadi wajib, bagaimana komitmennya dinyatakan, dan apa kaitannya dengan fasilitas penanaman modal.

Dasar hukum

Pasal 13 UU 25/2007 yang telah diubah oleh UU 6/2023 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah memberi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM dalam penanaman modal. Bentuknya antara lain program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, dorongan inovasi, akses pembiayaan, dan penyebaran informasi. Program kemitraan itu mengikuti undang-undang tentang UMKM (UU 25/2007, Pasal 13 sebagaimana diubah Pasal 77 angka 3 Lampiran UU 6/2023).

Ketentuan teknisnya dimuat dalam Peraturan Menteri Investasi/BKPM 5/2025, Pasal 244 dan Pasal 245 (Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi 5/2025, Pasal 244; Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi 5/2025, Pasal 245). Daftar bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar yang bermitra dengan UMKM dan koperasi tercantum dalam lampiran Perpres 10/2021 sebagaimana diubah Perpres 49/2021 (Perpres 49/2021, Lampiran (bidang usaha terbuka bagi usaha besar yang bermitra dengan UMKM dan koperasi)).

Kemitraan wajib dan sukarela

Kemitraan antara usaha besar dengan UMKM atau koperasi bersifat wajib atau sukarela (Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi 5/2025, Pasal 244).

  • Wajib pada bidang usaha prioritas. Kemitraan dilakukan usaha besar dengan UMKM.
  • Wajib pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra. Kemitraan dilakukan usaha besar dengan UMKM dan/atau koperasi.
  • Sukarela. Semua kemitraan di luar dua kategori wajib di atas.

Kapan komitmen kemitraan diisi

Usaha besar menyatakan kemitraan dengan mengisi surat pernyataan komitmen di Sistem OSS (Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi 5/2025, Pasal 245). Waktunya bergantung pada jenis kewajiban.

  • Untuk bidang usaha prioritas, komitmen diajukan ketika usaha besar meminta fasilitas penanaman modal.
  • Untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra, komitmen diajukan ketika usaha besar mengajukan Perizinan Berusaha.

Kaitan dengan fasilitas ini juga terlihat di tingkat undang-undang. Pasal 18 UU Penanaman Modal yang telah diubah menyebut kemitraan dengan UMKM atau koperasi sebagai salah satu kriteria penanaman modal yang dapat memperoleh fasilitas (UU 25/2007, Pasal 18 ayat (3) huruf i sebagaimana diubah Pasal 77 angka 4 Lampiran UU 6/2023).

Pola kemitraan yang diakui undang-undang

Pasal 87 Perpu 2/2022 mengubah Pasal 26 UU 20/2008 tentang UMKM. Kini ada tujuh pola kemitraan yang dapat Anda pilih (UU 6/2023, Lampiran, Pasal 87 angka 5, angka 6, dan angka 7 Perpu 2/2022 (Pasal 26, Pasal 30, dan Pasal 32A UU 20/2008)).

  • inti-plasma;
  • subkontrak;
  • waralaba;
  • perdagangan umum;
  • distribusi dan keagenan;
  • rantai pasok; dan
  • bentuk kemitraan lain.

Pola rantai pasok merupakan tambahan baru. Pola ini paling sedikit mencakup pengelolaan perpindahan produk dari penyedia bahan baku, pendistribusian produk ke konsumen, serta pengelolaan pasokan bahan baku dan proses fabrikasi. Untuk pola perdagangan umum, usaha besar diminta mengutamakan pengadaan barang dan jasa dari usaha mikro dan kecil sepanjang mutunya memenuhi standar, dengan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak (UU 6/2023, Lampiran, Pasal 87 angka 5, angka 6, dan angka 7 Perpu 2/2022 (Pasal 26, Pasal 30, dan Pasal 32A UU 20/2008)).

Kemitraan dilaporkan secara berkala

Kemitraan tidak berhenti pada pernyataan awal. Pelaksanaannya termasuk kewajiban yang dilaporkan dalam LKPM, bersama pelatihan tenaga kerja, pengelolaan lingkungan, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial (Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi 5/2025, Pasal 285 ayat (4)). Artinya, pengawas dapat menilai apakah komitmen benar-benar dijalankan.

Batas yang perlu dijaga dalam kemitraan

Kajian tentang peran negara dalam kemitraan PMA dan UMKM menilai pengawasan negara diperlukan agar pola kemitraan berjalan seimbang (Pratidina dan Taufika, 2023). Kajian lain membahas larangan bagi usaha besar untuk memiliki dan/atau menguasai UMKM mitranya. Larangan itu dimaksudkan agar kemitraan tidak berubah menjadi pengambilalihan terselubung (Antoni dan Veri, 2022).

Karena itu, perjanjian kemitraan sebaiknya mengatur hak dan kewajiban secara jelas, tanpa klausul yang membuat UMKM kehilangan kemandiriannya.

Langkah praktis menyusun kemitraan

  1. Periksa apakah bidang usaha Anda termasuk prioritas atau dipersyaratkan bermitra dalam lampiran perpres bidang usaha.
  2. Petakan UMKM atau koperasi yang relevan dengan rantai pasok Anda.
  3. Susun perjanjian kemitraan dengan pola yang jelas, misalnya pemasok, subkontrak, atau distribusi.
  4. Isi surat pernyataan komitmen di OSS pada saat yang ditentukan.
  5. Catat realisasi kemitraan dan laporkan dalam LKPM setiap periode.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua PMA wajib bermitra dengan UMKM?

Tidak semua. Kewajiban berlaku pada bidang usaha prioritas yang meminta fasilitas dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra. Di luar itu, kemitraan bersifat sukarela.

Kapan pernyataan komitmen kemitraan diisi?

Saat meminta fasilitas penanaman modal untuk bidang prioritas, atau saat mengajukan Perizinan Berusaha untuk bidang yang dipersyaratkan bermitra.

Apakah koperasi bisa menjadi mitra?

Bisa, terutama pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra dengan UMKM dan/atau koperasi.

Bolehkah usaha besar membeli saham UMKM mitranya?

Kajian hukum mencatat adanya larangan bagi usaha besar untuk memiliki dan/atau menguasai UMKM mitranya. Periksa ketentuan undang-undang UMKM sebelum menyusun struktur kemitraan.

Penutup

Kemitraan dengan UMKM adalah bagian dari kerangka hukum penanaman modal, bukan sekadar program sukarela. Pada bidang tertentu, kemitraan menjadi syarat perizinan atau fasilitas, lalu dipantau melalui LKPM. Menyusunnya dengan pola yang adil membantu usaha besar memenuhi kewajiban sekaligus menjaga kemandirian mitranya.

Sumber resmi: UU 25/2007, UU 6/2023, dan Permen Investasi/BKPM 5/2025 · Diperbarui 15 November 2026

Sumber gambar

  1. Dokumentasi ALLMAR

Daftar Pustaka

Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.

Peraturan perundang-undangan

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dirujuk: Lampiran, Pasal 87 angka 5, angka 6, dan angka 7 Perpu 2/2022 (Pasal 26, Pasal 30, dan Pasal 32A UU 20/2008). https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dirujuk: Pasal 18 ayat (3) huruf i sebagaimana diubah Pasal 77 angka 4 Lampiran UU 6/2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007
  • Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dirujuk: Lampiran (bidang usaha terbuka bagi usaha besar yang bermitra dengan UMKM dan koperasi). https://peraturan.bpk.go.id/Details/168534/perpres-no-49-tahun-2021
  • Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Ter. Dirujuk: Pasal 285 ayat (4). https://peraturan.bpk.go.id/Details/332573

Jurnal ilmiah

  • Antoni, & Veri (2022). MAKNA LARANGAN “MEMILIKI DAN/ATAU MENGUASAI” DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN USAHA BESAR BERDASARKAN PENAFSIRAN SISTEMATIS. Mimbar Hukum, 34(Mimbar Hukum), 429-451. https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.3556
  • Pratidina, & Taufika, R. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Negara dalam Kemitraan antara Penanam Modal Asing sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(ALADALAH: Jurnal Pol), 133-150. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.341

Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email

Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.

Langganan nawala

Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.

Ajukan koreksi atau hak jawab

Semua kiriman diperiksa redaksi sebelum tampil. Tanpa kata kasar, SARA, iklan, atau data pribadi orang lain. Paling banyak 1 tautan.

Artikel terkait