Sabtu, 21 November 2026Portal Berita Hukum, Investasi, Konstruksi, Ketenagakerjaan & Digital ALLMARKirim TulisanMasuk
Konsultasi Sekarang

BerandaHukum & PerizinanPerizinan Berusaha & PB UMKU

Panduan

Memulai Usaha Jasa Penunjang Kegiatan Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan? Tingkat Risiko dan Izin yang Diperlukan (KBLI 03300)

Ilustrasi dibuat otomatis oleh ALLMAR Media
Ilustrasi dibuat otomatis oleh ALLMAR MediaSumber gambar: Dokumentasi ALLMAR

Berencana membuka atau mengembangkan usaha memulai usaha jasa penunjang kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan? tingkat risiko dan izin yang diperlukan (kbli 03300)? Sebelum mulai, ada izin dan kewajiban yang sebaiknya dipahami sejak awal supaya usaha berjalan tenang dan tidak tersandung masalah di kemudian hari. Berikut penjelasannya dalam bahasa sederhana.

Setiap kegiatan usaha di Indonesia didaftarkan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk Jasa Penunjang Kegiatan Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan, kodenya 03300 pada KBLI 2025, dengan pembina sektor Kelautan dan Perikanan. Kode ini menentukan tingkat risiko usaha, dan dari tingkat risiko itu ditetapkan perizinan yang harus dimiliki sebelum usaha berjalan.

Ruang lingkup

Kelompok ini mencakup; jasa penunjang insidental pada kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan, baik di laut maupun di perairan air tawar, seperti jasa pemberian pakan, jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, serta jasa uji mutu; kegiatan penanganan dan pengawetan ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan sebelum dijual, seperti jasa pendinginan ikan untuk mempertahankan kesegarannya; perlindungan ikan dari predator; pengendalian dan pengawasan ikan (fisheries control/fish guard); kegiatan restorasi ekosistem maritim.

Kelompok ini tidak mencakup; kegiatan pengolahan ikan dan produk pembudidayaan ikan di kapal pabrik atau pabrik di daratan, lihat golongan 102; pengolahan ikan, krustasea, dan moluska, lihat golongan 102; distribusi hasil perikanan dan produk budi daya, lihat golongan pokok 46, 47, atau 52; kegiatan perikanan yang dilakukan untuk olahraga atau rekreasi serta jasa terkait, lihat subgolongan 9319; pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat subgolongan 9319.

Padanan dengan KBLI 2020

Pada KBLI 2020, kegiatan ini tercatat dengan kode 03133. Status perubahannya: digabung menjadi satu kode. 12 kode 2020 digabung menjadi 03300 pada KBLI 2025. Pelaku usaha yang NIB-nya masih memakai kode lama perlu menyesuaikannya saat memperbarui data di OSS.

Tingkat risiko dan perizinan berusaha

Ruang lingkupSkala usahaTingkat risikoPerizinan berusahaJangka waktuKewenangan
SeluruhMikro, KecilRendahNIBOtomatisBupati/Walikota
SeluruhMenengahMenengah RendahNIB dan Sertifikat StandarOtomatisMenteri/Kepala Badan; Gubernur
SeluruhBesarMenengah RendahNIB dan Sertifikat StandarOtomatisMenteri/Kepala Badan; Gubernur
SeluruhMikro, Kecil, MenengahMenengah RendahNIB dan Sertifikat StandarOtomatisMenteri/Kepala Badan; Bupati/Walikota
SeluruhBesarMenengah RendahNIB dan Sertifikat StandarOtomatisMenteri/Kepala Badan; Bupati/Walikota
SeluruhMikro, KecilMenengah RendahNIB dan Sertifikat StandarOtomatisBupati/Walikota
SeluruhMenengahMenengah TinggiNIB dan Sertifikat Standar5 HariMenteri/Kepala Badan; Gubernur
SeluruhBesarMenengah TinggiNIB dan Sertifikat Standar5 HariMenteri/Kepala Badan; Gubernur

Tingkat risiko final mengikuti hasil di sistem OSS, yang juga memperhitungkan skala usaha dan lokasi kegiatan.

Persyaratan

Persyaratan berikut berlaku untuk perizinan berusaha pada kode ini. Sebagian hanya berlaku pada skala usaha atau tingkat risiko tertentu.

  • Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat:
  • Jenis usaha
  • Sumber dan nilai investasi
  • Jenis dan asal bahan baku
  • Sarana produksi yang digunakan
  • Tata letak dan gambaran proses produksi dan
  • Wilayah pemasaran

Kewajiban setelah izin terbit

  • Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
  • Menerapkan cara distribusi ikan yang baik dan
  • Laporan kegiatan usaha
  • Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja dan d. Wilayah distribusi dan mitra usaha
  • Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dan
  • Laporan kegiatan usaha (LKU)
  • Sertifikat penerapan distribusi ikan khusus skala usaha Menengah dan Besar dan
  • Menerapkan cara distribusi ikan yang baik khusus skala usaha mikro dan kecil
  • Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun lama setelah perizinan berusaha terbit
  • Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan
  • Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit
  • Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan

PB UMKU yang mungkin diperlukan

Selain perizinan berusaha, kegiatan ini dapat memerlukan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berikut, bergantung pada kegiatan yang benar-benar dijalankan.

  • Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (sektor Kelautan dan Perikanan, jangka waktu 10 Hari)
  • Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (sektor Kelautan dan Perikanan, jangka waktu 10 Hari)
  • Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point (sektor Kelautan dan Perikanan, jangka waktu 10 Hari)
  • Izin Edar Pangan Olahan (sektor Obat dan Makanan)
  • Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan (sektor Obat dan Makanan)
  • Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI (sektor Obat dan Makanan)
  • Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan (sektor Obat dan Makanan)
  • Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI (sektor Obat dan Makanan)
  • Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan (sektor Obat dan Makanan)
  • Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan (sektor Obat dan Makanan)
  • Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (sektor Obat dan Makanan)
  • IZIN PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (PMR) SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (sektor Obat dan Makanan)

Yang perlu disiapkan pelaku usaha

  1. Pastikan kode 03300 memang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan, bukan hanya mirip namanya.
  2. Tentukan skala usaha dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan, karena skala memengaruhi tingkat risiko.
  3. Siapkan persyaratan sebelum mengajukan permohonan di OSS, termasuk kesesuaian lokasi dan persetujuan lingkungan bila diwajibkan.
  4. Catat kewajiban berkala setelah izin terbit, seperti pelaporan dan pemenuhan standar.

Data dalam tulisan ini diolah dari Lampiran PP 28 Tahun 2025 dan sistem OSS per 30 Oktober 2026. Ketentuan dapat berubah, jadi periksa kembali di OSS sebelum mengajukan permohonan. Untuk analisis KBLI dan pengurusan perizinan, ALLMAR Law & Investment dapat dihubungi lewat WhatsApp 0851 2800 2768.

Sumber gambar

  1. Dokumentasi ALLMAR

Daftar Pustaka

Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.

Sumber lain

Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email

Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.

Langganan nawala

Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.

Ajukan koreksi atau hak jawab

Semua kiriman diperiksa redaksi sebelum tampil. Tanpa kata kasar, SARA, iklan, atau data pribadi orang lain. Paling banyak 1 tautan.

Artikel terkait