BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial
Panduan
Perjanjian Kerja PRT: Isi Wajib, Meterai, dan Salinan untuk RT/RW

Banyak hubungan kerja dengan PRT dimulai dari obrolan singkat. Upah disebut sekali, jam kerja dianggap sudah jelas, dan tidak ada yang ditulis. Masalah baru muncul ketika ada perbedaan ingatan tentang apa yang disepakati.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) kini mengatur bentuk dan isi perjanjian kerja PRT (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ9, Pasal 11โ13). Panduan ini menjelaskan kapan perjanjian tertulis wajib dan apa saja isinya.
Dasar hukum perjanjian kerja PRT
Pasal 1 angka 8 UU PPRT mendefinisikan kesepakatan sebagai persesuaian kehendak antara pemberi kerja dan PRT yang direkrut secara langsung. Pasal 1 angka 9 mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian tertulis antara PRT yang direkrut secara tidak langsung dan pemberi kerja (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ9, Pasal 11โ13). Ketentuan pokoknya ada di Pasal 11 sampai Pasal 13.
Aturan lama berbeda. Pasal 5 Permenaker 2/2015 membolehkan perjanjian kerja tertulis atau lisan, asalkan diketahui Ketua RT. Pasal 6 menetapkan isi minimal yang lebih sedikit dan jangka waktu dua tahun (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Pasal 5 dan Pasal 6).
Kesepakatan atau perjanjian kerja?
Bila Anda merekrut PRT secara langsung, dasar hubungannya adalah kesepakatan. Pasal 12 membolehkan Anda menuangkan kesepakatan itu dalam perjanjian kerja (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ9, Pasal 11โ13). Bila Anda merekrut melalui Perusahaan Penempatan PRT (P3RT), perjanjian kerja tertulis wajib dibuat dan melibatkan P3RT (Pasal 11 ayat (3)).
Perjanjian kerja harus memenuhi empat dasar dalam Pasal 13. Para pihak cakap membuat perjanjian, ada kesepakatan yang mengikat, ada pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan itu tidak melanggar hukum (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ9, Pasal 11โ13).
Sembilan isi minimal perjanjian kerja
Pasal 11 ayat (2) menyebut isi minimal perjanjian kerja PRT sebagai berikut (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ9, Pasal 11โ13).
| No. | Isi minimal | Contoh pengisian |
|---|---|---|
| 1 | Identitas para pihak | Nama, NIK, dan alamat pemberi kerja dan PRT |
| 2 | Alamat tempat kerja | Alamat rumah tempat PRT bekerja |
| 3 | Tanggal mulai dan jangka waktu | Mulai 1 Desember, berlaku satu tahun |
| 4 | Lingkup pekerjaan | Memasak dan menjaga anak |
| 5 | Hak dan kewajiban para pihak | Hak istirahat, kewajiban izin bila berhalangan |
| 6 | Syarat-syarat kerja | Jam kerja, hari libur, cuti |
| 7 | Besaran dan tata cara pemberian upah | Dibayar setiap tanggal tertentu melalui transfer |
| 8 | Tempat dan tanggal perjanjian dibuat | Kota dan tanggal penandatanganan |
| 9 | Tanda tangan atau cap jari | Cap jari bila salah satu pihak tidak dapat menulis |
Meterai, bahasa, dan salinan untuk RT/RW
Perjanjian kerja yang melibatkan P3RT dibuat rangkap dua dan bermeterai. Salinannya diberikan kepada P3RT dan RT/RW (Pasal 11 ayat (4)). Perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 11 ayat (5)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ9, Pasal 11โ13).
Bila perjanjian perlu diubah, perubahan harus dibuat tertulis dan disetujui bersama oleh pemberi kerja dan PRT (Pasal 11 ayat (6)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ9, Pasal 11โ13). Kenaikan upah atau penambahan tugas sebaiknya dicatat sebagai perubahan, bukan sekadar disampaikan lisan.
Penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa perjanjian kerja menjadi sarana penting untuk menjamin hak asasi PRT, karena hubungan kerjanya selama ini bersifat informal (Maizul dkk., 2021). Kajian lain mencatat hak PRT belum diatur cukup rinci sebelum ada undang-undang khusus (Yafi dan Abdul, 2021).
Langkah praktis menyusun perjanjian kerja PRT
- Kumpulkan identitas kedua pihak dari KTP-el.
- Tulis lingkup pekerjaan secara spesifik, jangan hanya "pekerjaan rumah".
- Sepakati jam kerja, istirahat, hari libur, dan cuti.
- Tulis besaran upah, tanggal pembayaran, dan caranya.
- Bacakan seluruh isi perjanjian kepada PRT dalam bahasa yang ia pahami.
- Tanda tangani di atas meterai bila perjanjian melibatkan P3RT.
- Serahkan salinan kepada P3RT dan ketua RT/RW.
Kesalahan yang sering terjadi
Kesalahan pertama adalah menyalin templat tanpa menyesuaikan lingkup pekerjaan. Kesalahan kedua adalah tidak menyimpan salinan untuk PRT sendiri. Kesalahan ketiga adalah mengubah tugas atau upah tanpa catatan tertulis, padahal Pasal 11 ayat (6) mewajibkan perubahan tertulis (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ9, Pasal 11โ13).
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perjanjian kerja PRT wajib bermeterai?
Wajib untuk perjanjian kerja yang melibatkan P3RT (Pasal 11 ayat (4)). Untuk rekrut langsung, kesepakatan boleh dituangkan tertulis tanpa kewajiban meterai yang disebut dalam pasal tersebut.
Apakah RT/RW harus menerima salinan perjanjian?
Ya, untuk perjanjian kerja yang melibatkan P3RT. Salinannya diberikan kepada P3RT dan RT/RW.
Bolehkah perjanjian ditulis dalam bahasa daerah?
Pasal 11 ayat (5) mensyaratkan bahasa Indonesia. Anda tetap bisa menjelaskannya secara lisan dalam bahasa daerah agar PRT memahami isinya.
Bagaimana jika PRT tidak bisa menulis?
Pasal 11 ayat (2) huruf i membolehkan cap jari sebagai pengganti tanda tangan.
Penutup
Perjanjian kerja yang jelas melindungi PRT dan pemberi kerja sekaligus. UU PPRT menetapkan sembilan isi minimal, kewajiban meterai untuk perjanjian yang melibatkan P3RT, serta salinan untuk RT/RW. Perjanjian yang rapi sejak awal membuat perselisihan lebih mudah dicegah.
Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015 ยท Diperbarui 15 November 2026
Sumber gambar
- Dokumentasi ALLMAR
Daftar Pustaka
Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.
Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 1 angka 8โ9, Pasal 11โ13. https://peraturan.bpk.go.id/Details/352436/uu-no-2-tahun-2026
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dirujuk: Pasal 5 dan Pasal 6. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/589/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-โฆ
Jurnal ilmiah
- Maizul, H. S., Oksiana, J., & Hadiarto, P. I. P. M. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260
- Yafi, A. M., & Abdul, H. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492
Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email
Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.
Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.



