Sabtu, 21 November 2026Portal Berita Hukum, Investasi, Konstruksi, Ketenagakerjaan & Digital ALLMARKirim TulisanMasuk
Konsultasi Sekarang

BerandaHukum & PerizinanKetenagakerjaan & Hubungan Industrial

Panduan

Perjanjian Kerja PRT: Isi Wajib, Meterai, dan Salinan untuk RT/RW

Ilustrasi sampul artikel: Perjanjian Kerja PRT: Isi Wajib, Meterai, dan Salinan untuk RT/RW
Ilustrasi sampul artikel: Perjanjian Kerja PRT: Isi Wajib, Meterai, dan Salinan untuk RT/RWSumber gambar: Dokumentasi ALLMAR

Banyak hubungan kerja dengan PRT dimulai dari obrolan singkat. Upah disebut sekali, jam kerja dianggap sudah jelas, dan tidak ada yang ditulis. Masalah baru muncul ketika ada perbedaan ingatan tentang apa yang disepakati.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) kini mengatur bentuk dan isi perjanjian kerja PRT (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ€“9, Pasal 11โ€“13). Panduan ini menjelaskan kapan perjanjian tertulis wajib dan apa saja isinya.

Dasar hukum perjanjian kerja PRT

Pasal 1 angka 8 UU PPRT mendefinisikan kesepakatan sebagai persesuaian kehendak antara pemberi kerja dan PRT yang direkrut secara langsung. Pasal 1 angka 9 mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian tertulis antara PRT yang direkrut secara tidak langsung dan pemberi kerja (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ€“9, Pasal 11โ€“13). Ketentuan pokoknya ada di Pasal 11 sampai Pasal 13.

Aturan lama berbeda. Pasal 5 Permenaker 2/2015 membolehkan perjanjian kerja tertulis atau lisan, asalkan diketahui Ketua RT. Pasal 6 menetapkan isi minimal yang lebih sedikit dan jangka waktu dua tahun (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015, Pasal 5 dan Pasal 6).

Kesepakatan atau perjanjian kerja?

Bila Anda merekrut PRT secara langsung, dasar hubungannya adalah kesepakatan. Pasal 12 membolehkan Anda menuangkan kesepakatan itu dalam perjanjian kerja (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ€“9, Pasal 11โ€“13). Bila Anda merekrut melalui Perusahaan Penempatan PRT (P3RT), perjanjian kerja tertulis wajib dibuat dan melibatkan P3RT (Pasal 11 ayat (3)).

Perjanjian kerja harus memenuhi empat dasar dalam Pasal 13. Para pihak cakap membuat perjanjian, ada kesepakatan yang mengikat, ada pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan itu tidak melanggar hukum (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ€“9, Pasal 11โ€“13).

Sembilan isi minimal perjanjian kerja

Pasal 11 ayat (2) menyebut isi minimal perjanjian kerja PRT sebagai berikut (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ€“9, Pasal 11โ€“13).

No.Isi minimalContoh pengisian
1Identitas para pihakNama, NIK, dan alamat pemberi kerja dan PRT
2Alamat tempat kerjaAlamat rumah tempat PRT bekerja
3Tanggal mulai dan jangka waktuMulai 1 Desember, berlaku satu tahun
4Lingkup pekerjaanMemasak dan menjaga anak
5Hak dan kewajiban para pihakHak istirahat, kewajiban izin bila berhalangan
6Syarat-syarat kerjaJam kerja, hari libur, cuti
7Besaran dan tata cara pemberian upahDibayar setiap tanggal tertentu melalui transfer
8Tempat dan tanggal perjanjian dibuatKota dan tanggal penandatanganan
9Tanda tangan atau cap jariCap jari bila salah satu pihak tidak dapat menulis

Meterai, bahasa, dan salinan untuk RT/RW

Perjanjian kerja yang melibatkan P3RT dibuat rangkap dua dan bermeterai. Salinannya diberikan kepada P3RT dan RT/RW (Pasal 11 ayat (4)). Perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 11 ayat (5)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ€“9, Pasal 11โ€“13).

Bila perjanjian perlu diubah, perubahan harus dibuat tertulis dan disetujui bersama oleh pemberi kerja dan PRT (Pasal 11 ayat (6)) (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ€“9, Pasal 11โ€“13). Kenaikan upah atau penambahan tugas sebaiknya dicatat sebagai perubahan, bukan sekadar disampaikan lisan.

Penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa perjanjian kerja menjadi sarana penting untuk menjamin hak asasi PRT, karena hubungan kerjanya selama ini bersifat informal (Maizul dkk., 2021). Kajian lain mencatat hak PRT belum diatur cukup rinci sebelum ada undang-undang khusus (Yafi dan Abdul, 2021).

Langkah praktis menyusun perjanjian kerja PRT

  1. Kumpulkan identitas kedua pihak dari KTP-el.
  2. Tulis lingkup pekerjaan secara spesifik, jangan hanya "pekerjaan rumah".
  3. Sepakati jam kerja, istirahat, hari libur, dan cuti.
  4. Tulis besaran upah, tanggal pembayaran, dan caranya.
  5. Bacakan seluruh isi perjanjian kepada PRT dalam bahasa yang ia pahami.
  6. Tanda tangani di atas meterai bila perjanjian melibatkan P3RT.
  7. Serahkan salinan kepada P3RT dan ketua RT/RW.

Kesalahan yang sering terjadi

Kesalahan pertama adalah menyalin templat tanpa menyesuaikan lingkup pekerjaan. Kesalahan kedua adalah tidak menyimpan salinan untuk PRT sendiri. Kesalahan ketiga adalah mengubah tugas atau upah tanpa catatan tertulis, padahal Pasal 11 ayat (6) mewajibkan perubahan tertulis (UU 2/2026, Pasal 1 angka 8โ€“9, Pasal 11โ€“13).

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian kerja PRT wajib bermeterai?

Wajib untuk perjanjian kerja yang melibatkan P3RT (Pasal 11 ayat (4)). Untuk rekrut langsung, kesepakatan boleh dituangkan tertulis tanpa kewajiban meterai yang disebut dalam pasal tersebut.

Apakah RT/RW harus menerima salinan perjanjian?

Ya, untuk perjanjian kerja yang melibatkan P3RT. Salinannya diberikan kepada P3RT dan RT/RW.

Bolehkah perjanjian ditulis dalam bahasa daerah?

Pasal 11 ayat (5) mensyaratkan bahasa Indonesia. Anda tetap bisa menjelaskannya secara lisan dalam bahasa daerah agar PRT memahami isinya.

Bagaimana jika PRT tidak bisa menulis?

Pasal 11 ayat (2) huruf i membolehkan cap jari sebagai pengganti tanda tangan.

Penutup

Perjanjian kerja yang jelas melindungi PRT dan pemberi kerja sekaligus. UU PPRT menetapkan sembilan isi minimal, kewajiban meterai untuk perjanjian yang melibatkan P3RT, serta salinan untuk RT/RW. Perjanjian yang rapi sejak awal membuat perselisihan lebih mudah dicegah.

Sumber resmi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 47); Permenaker 2 Tahun 2015 ยท Diperbarui 15 November 2026

Sumber gambar

  1. Dokumentasi ALLMAR

Daftar Pustaka

Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.

Peraturan perundang-undangan

Jurnal ilmiah

Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email

Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.

Langganan nawala

Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.

Ajukan koreksi atau hak jawab

Semua kiriman diperiksa redaksi sebelum tampil. Tanpa kata kasar, SARA, iklan, atau data pribadi orang lain. Paling banyak 1 tautan.

Artikel terkait