KBLI 01150 Pertanian Tembakau: Tingkat Risiko, Perizinan, dan Persyaratannya

Setiap kegiatan usaha di Indonesia didaftarkan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk Pertanian Tembakau, kodenya 01150 pada KBLI 2025, dengan pembina sektor Pertanian. Kode ini menentukan tingkat risiko usaha, dan dari tingkat risiko itu ditetapkan perizinan yang harus dimiliki sebelum usaha berjalan.

Ruang lingkup

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman tembakau, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pertaniannya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman tembakau untuk menghasilkan benih berupa biji.

Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pembuatan produk tembakau, lihat subgolongan 1200.

Padanan dengan KBLI 2020

Pada KBLI 2020, kegiatan ini tercatat dengan kode 01150. Status perubahannya: tetap. Kode 01150 tetap digunakan pada KBLI 2025. Dimungkinkan terdapat penyesuaian berupa perubahan diksi dalam judul atau perubahan dalam uraian. Pelaku usaha yang NIB-nya masih memakai kode lama perlu menyesuaikannya saat memperbarui data di OSS.

Tingkat risiko dan perizinan berusaha

Tingkat risiko final mengikuti hasil di sistem OSS, yang juga memperhitungkan skala usaha dan lokasi kegiatan.

Persyaratan

Persyaratan berikut berlaku untuk perizinan berusaha pada kode ini. Sebagian hanya berlaku pada skala usaha atau tingkat risiko tertentu.

• Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
• Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
• Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
• Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat
• Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan
• Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
• Surat pernyataan kesanggupan Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
• Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan
• Surat keterangan dari unit pelayanan teknis (UPT) provinsi yang menangani proteksi/ perlindungan tanaman bahwa lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT utama
• Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih perkebunan dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Kewajiban setelah izin terbit

• Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)
• Menerapkan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (dibuktikan dengan Surat pernyataan dari pelaku usaha)
• Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari
• Menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar
• Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
• Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:
• 000 atau 1:
• 000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan
• Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah
• Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan
• Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
• Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya enetic serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
• Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
• Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
• Menerapkan prosedur operasional baku produksi benih sesuai dengan peraturan perundangan perbenihan perkebunan (dibuktikan dengan Surat pernyataan dari pelaku usaha)
• Menguasai sarana pengolahan benih (jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi) baik itu milik sendiri atau sewa; menguasai sarana penunjang (alat transportasi, gudang / tempat penyimpanan benih, dll); memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan (dibuktikan dengan Surat pernyataan dari pelaku usaha)
• Memiliki dan / atau menguasai benih sumber dapat berupa:<br> <ol type='a'> <li>perjanjian kerjasama dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber atau</li> <li>Surat Penetapan Kebun Sumber Benih atau</li> <li>Bukti pembelian benih sumber</li> </ol>
• Melaporkan data benih yang diproduksi, Proses produksi, Penyaluran benih dan Sertifikat Benih kepada UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan minimal 1 tahun sekali
• Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan
• Memiliki dan/atau menguasai benih sumber
• Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber
• Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman
• Memiliki SDM di bidang perbenihan
• Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun
• Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan

PB UMKU yang mungkin diperlukan

Selain perizinan berusaha, kegiatan ini dapat memerlukan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berikut, bergantung pada kegiatan yang benar-benar dijalankan.

• Pelepasan varietas tanaman Perkebunan (sektor Pertanian, jangka waktu 16 Hari)

Yang perlu disiapkan pelaku usaha

1. Pastikan kode 01150 memang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan, bukan hanya mirip namanya.
2. Tentukan skala usaha dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan, karena skala memengaruhi tingkat risiko.
3. Siapkan persyaratan sebelum mengajukan permohonan di OSS, termasuk kesesuaian lokasi dan persetujuan lingkungan bila diwajibkan.
4. Catat kewajiban berkala setelah izin terbit, seperti pelaporan dan pemenuhan standar.

Data dalam tulisan ini diolah dari Lampiran PP 28 Tahun 2025 dan sistem OSS per 12 Oktober 2026. Ketentuan dapat berubah, jadi periksa kembali di OSS sebelum mengajukan permohonan. Untuk analisis KBLI dan pengurusan perizinan, ALLMAR Law & Investment dapat dihubungi lewat WhatsApp 0851 2800 2768.