KBLI 01121 Pertanian Padi Hibrida: Tingkat Risiko, Perizinan, dan Persyaratannya

Setiap kegiatan usaha di Indonesia didaftarkan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk Pertanian Padi Hibrida, kodenya 01121 pada KBLI 2025, dengan pembina sektor Pertanian. Kode ini menentukan tingkat risiko usaha, dan dari tingkat risiko itu ditetapkan perizinan yang harus dimiliki sebelum usaha berjalan.

Ruang lingkup

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian padi hibrida, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan sampai dengan dihasilkan gabah. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman padi hibrida untuk menghasilkan benih berupa biji.

Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot, contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, Sembada 626, Sembada 989, SL 11 SHS, Bridantara 3, dan PP5. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

Padanan dengan KBLI 2020

Pada KBLI 2020, kegiatan ini tercatat dengan kode 01121. Status perubahannya: tetap. Kode 01121 tetap digunakan pada KBLI 2025. Dimungkinkan terdapat penyesuaian berupa perubahan diksi dalam judul atau perubahan dalam uraian. Pelaku usaha yang NIB-nya masih memakai kode lama perlu menyesuaikannya saat memperbarui data di OSS.

Tingkat risiko dan perizinan berusaha

Tingkat risiko final mengikuti hasil di sistem OSS, yang juga memperhitungkan skala usaha dan lokasi kegiatan.

Persyaratan

Persyaratan berikut berlaku untuk perizinan berusaha pada kode ini. Sebagian hanya berlaku pada skala usaha atau tingkat risiko tertentu.

• Bukti penguasaan lahan usaha
• Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang
• Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih
• Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang
• Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan
• Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budidaya tanaman yang baik dan benar (good agriculture practices)
• Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang undangan
• Dokumen rencana kerja usaha budidaya

Kewajiban setelah izin terbit

• Bukti penguasaan lahan usaha
• Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis (berupa informasi spasial)
• Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih
• Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih
• Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan
• Menerapkan budidaya tanaman yang baik (good agriculture practices)
• Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian
• Menerapkan standar mutu benih
• Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT
• Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang
• Menerapkan cara budidaya tanaman pangan yang baik (good agriculture practices)
• Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian
• Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri.
• Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.

PB UMKU yang mungkin diperlukan

Selain perizinan berusaha, kegiatan ini dapat memerlukan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berikut, bergantung pada kegiatan yang benar-benar dijalankan.

• Pelepasan Varietas Tanaman Pangan (sektor Pertanian, jangka waktu 6 Hari)

Yang perlu disiapkan pelaku usaha

1. Pastikan kode 01121 memang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan, bukan hanya mirip namanya.
2. Tentukan skala usaha dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan, karena skala memengaruhi tingkat risiko.
3. Siapkan persyaratan sebelum mengajukan permohonan di OSS, termasuk kesesuaian lokasi dan persetujuan lingkungan bila diwajibkan.
4. Catat kewajiban berkala setelah izin terbit, seperti pelaporan dan pemenuhan standar.

Data dalam tulisan ini diolah dari Lampiran PP 28 Tahun 2025 dan sistem OSS per 9 Oktober 2026. Ketentuan dapat berubah, jadi periksa kembali di OSS sebelum mengajukan permohonan. Untuk analisis KBLI dan pengurusan perizinan, ALLMAR Law & Investment dapat dihubungi lewat WhatsApp 0851 2800 2768.