Minggu, 22 November 2026Portal Berita Hukum, Investasi, Konstruksi, Ketenagakerjaan & Digital ALLMARKirim TulisanMasuk
Konsultasi Sekarang

BerandaTenaga kerja

Panduan

Memilih Perusahaan Outsourcing setelah Permenaker 7/2026: Enam Jenis Pekerjaan dan Hak Pekerja

Ilustrasi dibuat otomatis oleh ALLMAR Media
Ilustrasi dibuat otomatis oleh ALLMAR MediaSumber gambar: Dokumentasi ALLMAR

Pembaruan 12 November 2026: Sejak 28 Oktober 2026 berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. UU 27/2026 kini membatasi alih daya pada empat jenis kegiatan jasa penunjang (Pasal 95 ayat (3)): kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, satuan pengamanan, dan angkutan pekerja. Enam jenis dalam Permenaker 7/2026 tidak lagi berlaku sejauh melampaui ketentuan itu (Pasal 310). Isi artikel ini sudah disesuaikan; judulnya dipertahankan agar tautan lama tetap berfungsi. Langkah bagi perusahaan: Aturan Baru Alih Daya dalam UU 27/2026: Empat Jenis Pekerjaan dan Langkah bagi Perusahaan.

Banyak perusahaan mencari perusahaan outsourcing ketika kebutuhan tenaga kebersihan, katering karyawan, atau keamanan bertambah, tetapi mereka tidak ingin membangun proses rekrutmen dan administrasi sendiri. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya sempat menetapkan enam jenis pekerjaan alih daya. Sejak 28 Oktober 2026 berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mencabut UU 13/2003 dan bagian ketenagakerjaan UU Cipta Kerja serta mengatur alih daya dalam Pasal 95 sampai Pasal 101. Peraturan pelaksana yang lama, termasuk Permenaker 7/2026, hanya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru ini (Pasal 310).

Empat jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan

  1. usaha pelayanan kebersihan;
  2. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh;
  3. usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan;
  4. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Perusahaan tambang dan migas, milik negara maupun swasta, juga boleh mengalihdayakan jasa penunjang di bidang tambang dan migas, tetapi hanya melalui anak perusahaannya sendiri yang berbentuk perseroan terbatas (Pasal 96). BUMN hanya boleh menyerahkan pekerjaan alih daya kepada anak perusahaannya (Pasal 97). Bila pekerja alih daya dipakai untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, demi hukum hubungan kerjanya beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pengguna (Pasal 98).

Untuk posisi lain, perusahaan sebaiknya merekrut langsung dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), atau kerja harian, atau menyerahkan administrasi pegawai kepada pihak lain tanpa memindahkan status pemberi kerja. Pilihan lain adalah kerja sama operasi: pekerja tetap menjadi pegawai perusahaan pengguna, sedangkan mitra membantu merekrut dan mengelola kegiatan atau unit kerja yang disepakati secara tertulis. Kerja sama seperti ini perlu dinilai lebih dulu agar tidak menjadi alih daya terselubung.

Isi perjanjian alih daya

Perjanjian alih daya wajib dibuat secara tertulis (Pasal 95). Perjanjian yang rapi memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, pelindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja antara perusahaan alih daya dan pekerjanya juga tertulis, berupa PKWT atau PKWTT; PKWT harus memuat pengalihan pelindungan hak pekerja bila perusahaan alih daya berganti, sepanjang objek pekerjaannya tetap ada (Pasal 99). Perjanjian alih daya yang disepakati sebelum 28 Oktober 2026 tetap berlaku sampai berakhir, dan perusahaan pengguna wajib menyesuaikan diri paling lama satu tahun sejak tanggal itu (Pasal 306).

Hak pekerja yang harus dipenuhi

Syarat kerja, upah, pelindungan, jaminan sosial, dan penyelesaian perselisihan pekerja alih daya menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya (Pasal 99). Hak itu antara lain upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, serta hak yang timbul bila hubungan kerja berakhir. Perusahaan alih daya wajib menyusun struktur dan skala upah dan dilarang memotong hak normatif pekerja yang telah diperjanjikan.

Cara memeriksa perusahaan outsourcing

  • Pastikan pekerjaan yang akan dialihdayakan termasuk empat jenis di atas.
  • Pastikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dan memiliki perizinan berusaha untuk alih daya (Pasal 99).
  • Minta rancangan perjanjian tertulis sebelum pekerja ditempatkan.
  • Minta bukti pendaftaran BPJS dan pembayaran upah pekerja secara berkala.
  • Periksa apakah tagihan memisahkan biaya pekerja dan imbalan jasa.
  • Tanyakan cara dan jangka waktu penggantian pekerja yang berhenti atau tidak sesuai.
  • Untuk pengamanan, pastikan tenaga keamanan berasal dari badan usaha jasa pengamanan yang memiliki izin dari Polri.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah outsourcing dihapus?
Tidak. Outsourcing tetap ada, tetapi hanya untuk empat jenis pekerjaan di atas.

Berapa biaya jasa outsourcing?
Biaya bergantung pada jumlah dan jenis posisi, upah minimum setempat, pola shift, perlengkapan, dan lama kontrak. Mintalah penawaran tertulis yang merinci setiap komponen. Pajak yang terutang mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

ALLMAR Workforce menyediakan jasa outsourcing untuk keempat jenis pekerjaan tersebut, rekrutmen untuk posisi lain, serta Kerja Sama Operasi (KSO), yaitu pekerja tetap menjadi pegawai perusahaan pengguna dan ALLMAR membantu mengelola kegiatannya, dari kantor kami di Jakarta untuk perusahaan di seluruh Indonesia. Rincian layanan dan pengajuan kebutuhan tenaga kerja ada di halaman jasa outsourcing tenaga kerja ALLMAR Workforce.

Sumber gambar

  1. Dokumentasi ALLMAR

Daftar Pustaka

Artikel populer ilmiah ALLMAR Media. Sumber yang dikutip di dalam teks disusun menurut gaya APA dan dikelompokkan per jenis.

Sumber lain

Dapat ringkasan artikel seperti ini lewat email

Gratis, berisi artikel pilihan redaksi, bisa berhenti kapan saja. Email Anda hanya dipakai untuk nawala ini.

Langganan nawala

Menemukan kekeliruan atau dirugikan oleh tulisan ini? Ajukan koreksi atau hak jawab di bawah; redaksi menanganinya sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan memuatnya terhubung dengan artikel ini.

Ajukan koreksi atau hak jawab

Semua kiriman diperiksa redaksi sebelum tampil. Tanpa kata kasar, SARA, iklan, atau data pribadi orang lain. Paling banyak 1 tautan.

Artikel terkait