SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL? Cara Menentukan Dokumen Lingkungan untuk Usaha Anda

Sejak PP 22/2021, izin lingkungan berganti nama menjadi persetujuan lingkungan dan menjadi syarat dasar perizinan berusaha di OSS, bersama KKPR. Tanpa persetujuan lingkungan, izin usaha tidak berlaku penuh dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak bisa terbit. Pertanyaan pertama yang biasanya muncul: dokumen mana yang dibutuhkan?

Tiga tingkat dokumen lingkungan

• SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) untuk usaha berdampak kecil, umumnya usaha mikro dan kecil. Diterbitkan lewat OSS.
• UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) untuk usaha yang dampaknya tidak penting tetapi tetap perlu dikelola, misalnya pabrik skala menengah, hotel, gudang, atau rumah sakit tertentu. Hasilnya berupa PKPLH.
• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk usaha berdampak penting yang tercantum dalam Permen LHK 4/2021, atau yang berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan lindung. Hasilnya berupa SKKLH.

Cara menentukan dokumen yang tepat

Jenis dokumen tidak dipilih sendiri, tetapi ditentukan lewat penapisan di sistem Amdalnet berdasarkan jenis usaha (KBLI), skala (luas lahan, kapasitas produksi, luas bangunan), dan lokasi. Karena itu, langkah pertama yang aman adalah memeriksa KBLI dan kesesuaian tata ruang (KKPR), lalu menjalankan penapisan sebelum menyusun dokumen apa pun.

Tahapan pengurusan

1. Penapisan di Amdalnet untuk menentukan SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL.
2. Pengecekan KKPR dan data usaha.
3. Penyusunan dokumen; AMDAL disusun oleh penyusun bersertifikat kompetensi.
4. Persetujuan teknis (Pertek) untuk air limbah dan emisi, serta Rincian Teknis penyimpanan limbah B3 bila diperlukan.
5. Pemeriksaan dan rapat dengan instansi lingkungan, lalu perbaikan dokumen.
6. Terbitnya PKPLH atau SKKLH, yang terhubung ke perizinan di OSS.

Contoh penerapan

• Kafe atau toko kecil di ruko biasanya cukup dengan SPPL melalui OSS, selama penapisan tidak menetapkan lain.
• Pabrik atau gudang skala menengah sering masuk UKL-UPL dan membutuhkan Pertek air limbah serta Rincian Teknis penyimpanan limbah B3 bila menghasilkan limbah B3.
• Kawasan industri, perumahan skala besar, atau tambang umumnya masuk AMDAL karena luas lahan atau jenis kegiatannya tercantum dalam daftar wajib AMDAL.

Contoh ini hanya gambaran umum. Batas skala dan jenis kegiatan yang menentukan dokumen tercantum dalam peraturan dan hasil penapisan, jadi setiap rencana usaha tetap perlu diperiksa satu per satu.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menyusun dokumen sebelum KKPR terbit atau sebelum lokasi pasti.
• Kapasitas yang dicantumkan lebih kecil dari rencana sebenarnya, sehingga persetujuan harus diubah kemudian.
• Lupa menyampaikan laporan semester setelah persetujuan terbit.

Kewajiban setelah persetujuan terbit

Persetujuan lingkungan bukan akhir. Usaha wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan sesuai dokumen, menyampaikan laporan pelaksanaan setiap semester, dan mengubah persetujuan bila kapasitas, proses, atau lokasi berubah. Kelalaian dapat berujung pada sanksi administratif.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah usaha kecil tetap perlu dokumen lingkungan?
Umumnya ya, minimal SPPL, kecuali ditentukan lain oleh hasil penapisan.

Bolehkah membangun sebelum persetujuan lingkungan terbit?
Umumnya tidak, karena persetujuan lingkungan menjadi syarat PBG dan perizinan berusaha.

Berapa lama prosesnya?
Bergantung pada jenis dokumen, kelengkapan data, dan jadwal pemeriksaan instansi. SPPL dapat cepat bila data lengkap; UKL-UPL dan AMDAL membutuhkan waktu lebih panjang.

ALLMAR Law & Permit membantu penapisan, penyusunan dokumen, persetujuan teknis, sampai laporan berkala untuk perusahaan di seluruh Indonesia. Penjelasan lengkap dan formulir penapisan ada di halaman Jasa AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.