Jumat, 16 Oktober 2026MasukDaftar penulis
StoreKirim tulisan

BerandaHukumPerizinan Berusaha & PB UMKU

Panduan

KBLI 01283 Pertanian Pala: Tingkat Risiko, Perizinan, dan Persyaratannya

Pertanian Pala masuk KBLI 2025 kode 01283. Berikut ruang lingkup, tingkat risiko per skala usaha, perizinan berusaha, persyaratan, dan kewajibannya menurut PP 28 Tahun 2025.

Ilustrasi dibuat otomatis oleh ALLMAR Media
Ilustrasi dibuat otomatis oleh ALLMAR MediaSumber gambar: Dokumentasi ALLMAR

Berencana membuka atau mengembangkan usaha pertanian pala (KBLI 01283)? Sebelum mulai, ada izin dan kewajiban yang sebaiknya dipahami sejak awal supaya usaha berjalan tenang dan tidak tersandung masalah di kemudian hari. Berikut penjelasannya dalam bahasa sederhana.

Setiap kegiatan usaha di Indonesia didaftarkan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk Pertanian Pala, kodenya 01283 pada KBLI 2025, dengan pembina sektor Pertanian. Kode ini menentukan tingkat risiko usaha, dan dari tingkat risiko itu ditetapkan perizinan yang harus dimiliki sebelum usaha berjalan.

Ruang lingkup

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian pala, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu kesatuan kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman pala untuk menghasilkan benih berupa biji.

Padanan dengan KBLI 2020

Pada KBLI 2020, kegiatan ini tercatat dengan kode 01289. Status perubahannya: berubah. Kode 01289 berubah menjadi 01283 pada KBLI 2025. Pelaku usaha yang NIB-nya masih memakai kode lama perlu menyesuaikannya saat memperbarui data di OSS.

Tingkat risiko dan perizinan berusaha

Ruang lingkupSkala usahaTingkat risikoPerizinan berusahaJangka waktuKewenangan
Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman pala (budidaya pala)Mikro, KecilRendahNIBOtomatisBupati/Walikota; Gubernur; Menteri/Kepala Badan
Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman pala (budidaya pala)MenengahMenengah RendahNIB dan Sertifikat StandarOtomatisBupati/Walikota; Gubernur; Menteri/Kepala Badan
Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman pala (budidaya pala)BesarMenengah TinggiNIB dan Sertifikat Standar5 HariMenteri/Kepala Badan; Bupati/Walikota; Gubernur
Kegiatan pembibitan dan pembenihan (Produksi benih pala)Mikro, Kecil, MenengahMenengah RendahNIB dan Sertifikat StandarOtomatisGubernur
Kegiatan pembibitan dan pembenihan (Produksi benih pala)BesarMenengah TinggiNIB dan Sertifikat Standar15 HariMenteri/Kepala Badan; Gubernur

Tingkat risiko final mengikuti hasil di sistem OSS, yang juga memperhitungkan skala usaha dan lokasi kegiatan.

Persyaratan

Persyaratan berikut berlaku untuk perizinan berusaha pada kode ini. Sebagian hanya berlaku pada skala usaha atau tingkat risiko tertentu.

  • Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
  • Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
  • Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
  • Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat
  • Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan
  • Surat pernyataan Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
  • Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
  • Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

Kewajiban setelah izin terbit

  • Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)
  • Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
  • Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:
  • 000 atau 1:
  • 000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan
  • Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
  • Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
  • Penerapan teknik budidaya yang baik dan benar
  • Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari
  • Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
  • Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah
  • Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan
  • Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.
  • Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari
  • Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
  • Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan
  • Memiliki dan/atau menguasai benih sumber
  • Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber
  • Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman
  • Memiliki SDM di bidang perbenihan
  • Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun
  • Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan
  • Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar
  • Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik
  • Menyampaikan dokumen asal usul benih

PB UMKU yang mungkin diperlukan

Selain perizinan berusaha, kegiatan ini dapat memerlukan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berikut, bergantung pada kegiatan yang benar-benar dijalankan.

  • Pelepasan varietas tanaman Perkebunan (sektor Pertanian, jangka waktu 16 Hari)

Yang perlu disiapkan pelaku usaha

  1. Pastikan kode 01283 memang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan, bukan hanya mirip namanya.
  2. Tentukan skala usaha dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan, karena skala memengaruhi tingkat risiko.
  3. Siapkan persyaratan sebelum mengajukan permohonan di OSS, termasuk kesesuaian lokasi dan persetujuan lingkungan bila diwajibkan.
  4. Catat kewajiban berkala setelah izin terbit, seperti pelaporan dan pemenuhan standar.

Data dalam tulisan ini diolah dari Lampiran PP 28 Tahun 2025 dan sistem OSS per 16 Oktober 2026. Ketentuan dapat berubah, jadi periksa kembali di OSS sebelum mengajukan permohonan. Untuk analisis KBLI dan pengurusan perizinan, ALLMAR Law & Investment dapat dihubungi lewat WhatsApp 0851 2800 2768.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu KBLI 01283?

KBLI 01283 adalah kode untuk pertanian pala. Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian pala, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu kesatuan kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman pala untuk menghasilkan benih berupa biji.

Izin apa yang dibutuhkan untuk usaha pertanian pala?

Menurut Lampiran PP 28 Tahun 2025, skala mikro, kecil: NIB (risiko rendah); skala menengah: NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah); skala besar: NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah tinggi); skala mikro, kecil, menengah: NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah). Tingkat risiko akhir mengikuti hasil di sistem OSS.

Di mana mengurus izinnya?

Perizinan berusaha diajukan lewat sistem OSS (oss.go.id). ALLMAR Law & Investment dapat membantu analisis KBLI dan pengurusannya.

Sumber gambar

  1. Dokumentasi ALLMAR

Artikel ini disusun otomatis oleh sistem ALLMAR Media dari data resmi (KBLI dan perizinan berusaha). Periksa kembali peraturan terbaru sebelum mengambil keputusan.

Rujukan

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran I
  2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, Badan Pusat Statistik
  3. Sistem OSS, https://oss.go.id/id/kbli/detail/1ca66f01-cc8e-5238-90e8-5b721bf80580

Artikel terkait